News  

Lepidak Sultra Desak Pemda Konkep Segera Hentikan Aktivitas Tambang di Pulau Wawonii

Yus Asman
Ilustrasi

SIBERSULTRA.ID, KONKEP – Dengan di kabulkannya Putusan Mahkamah Agung (MA), mengenai pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertambangan di Pulau Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Melalui uji materi Perda RTRW ini di ajukan masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep) lewat Kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm.

Selaku Kuasa Hukum Masyarakat Konkep, Denny Indrayana, dan putusan tersebut menegaskan Bahwa Kabupaten Konkep merupakan pulau kecil dan dilarang untuk dijadikan kawasan pertambangan.

Maka dari itu, Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah Dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra) Mendesak Bupati Konkep Untuk Memberhentikan seluruh kegiatan penambangan yang sedang berlangsung semestinya dihentikan.

“Yang dimana putusan perkara yang di jatuhkan tertanggal 22 Desember 2022 itu Sudah Bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap Hermawan, Senin (9/1/2023).

BACA JUGA:  Bangun Kemitraan, PPWI Bersama SKKP Gelar Silahturahmi ke Kementerian Pertahanan

Ia menilai Perda RTRW Konkep Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan berbagai regulasi, Karena Undang – Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Serta undang-undang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya, Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, dan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034.

“Dalam Pasal 39 Perda RTRW Sultra tersebut, tidak ada alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Konkep,” ujarnya.

“Sekali Lagi Kami Mendesak Pemerintah Daerah Konkep untuk secepat mungkin mengeksekusi putusan tersebut dengan mencabut izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan,” sambungnya.

BACA JUGA:  Kondisi Jalan Sangat Buruk, Lepidak Sultra Minta Pemerintah Segera Lakukan Tindakan

Di samping itu, Pemda Konawe Konkep juga harus melarang berbagai macam pertambangan yang dilakukan di Konkep.

Pihaknya akan melaporkan indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan Perda RTRW Konkep Nomor 2 Tahun 2021 Ke komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia (KPK – RI), Mabes polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) dalam waktu dekat ini.

Karena di dalam undang – undang, Perda Provinsi, Pulau Wawonii tidak boleh ditambang karena tidak diperuntukkan untuk kegiatan Pertambangan.

“Tapi kok tiba – tiba keluar Perda RTRW yang memperbolehkan tambang masuk ke kabupaten Konkep . Maka Kami mensinyalir dugaan indikasi tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” bebernya.

Mawan Juga meminta kepada aparat penegak supremasi hukum ( APH ) dalam hal komisi pemberantasan KPK RI, dan Kejagung RI.

BACA JUGA:  Mulai Masuk Asutan Organisasi Wartawan Plat Hitam ke Kepolisian Untuk Memblokade FRN, Ini Kata Agus Flores

“Untuk melakukan langkah pemanggilan terhadap Kepala Dinas PTSP SULTRA terkait pengurusan perizinan tambang di Kabupaten Konkep,” tutupnya.

 

Laporan: Redaksi

Total Views: 727 ,

Comment