Daerah  

Aktivitas Sejumlah Jetty di Marombo Dihentikan, Ketua DPD PPWI Sultra Angkat Bicara

Yus Asman

KENDARI, SiberSultra.id – Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Songo Angkat bicara terkait adanya pemberhentian aktivitas di sejumlah Jetty yang ada di Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang dilakukan oleh pihak Danrem dan Dandim.

La Songo menuturkan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa aktivitas penambangan di sejumlah Jetty d Marombo dihentikan mulai kemarin malam oleh pihak TNI dalam hal ini Danrem dan Dandim.

“Saya mendengar informasi kalau pihak TNI menghentikan aktivitas di Jetty Marombo. Dan ini dilakukan karena ada arahan dari pimpinan yakni Danrem dan Dandim. Ini kan lucu, apa dasarnya pihak Danrem dan Dandim menghentikan aktivitas penambang di Jetty,” ucap La Songo Kepada Sejumlah Awak media melalui Pers rilisnya. Sabtu (19/05/2023).

BACA JUGA:  Pengunjuk Rasa Tuntut Danrem 143 HO Kendari, Atas Dugaan Pemberhentian Aktivitas 9 Jetty Resmi

Menurut, La Songo Yang berhak menghentikan aktivitas di Jetty, hanya TNI Angkatan Laut dan Syahbandar. Apalagi yang dihentikan ini merupakan salah satu Jetty yang sudah memiliki ijin Operasional (OP).

Lanjut, Mantan Ketua HMI cabang Kendari ini mengaku atas informasi tersebut melakukan konfirmasi ke Kepala Syahbandar Molawe dalam hal ini Faisal Ponto.

“Saat saya konfirmasi ke Kepala Syahbandar Molawe bapak Faisal Ponto, justru beliau tidak tahu menahu tentang adanya pemberhentian aktivitas di sejumlah Jetty yang ada di Morombo,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Gaji P3K Belum Dibayarkan, Andi Ifitrah Minta KSK Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan

Dengan adanya pemberhentian aktivitas di Jetty,  La Songo menjelaskan maka sama halnya dengan menghalang-halangi aktivitas penambangan.

Kata dia, ini jelas melanggar UU No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

“Ini sama halnya menghalang-halangi aktivitas penambangan. Di mana pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 diatur secara tegas bahwa: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah),” pungkasnya.

BACA JUGA:  Kementan Gaungkan Genta Organik, TNI-AD Siap Jadi Pelaku Pembangunan Pertanian

Laporan:Redaksi.

Total Views: 719 ,

Comment