Aliansi Masyarakat Sultra Minta Pihak Terkait Segera Menutup Aktivitas PT. AMI di Buteng

Yus Asman

BUTENG, Sibersultra.id – Aliansi Masyarakat Sultra melaporkan PT. Arga Morini Indah (AMI) atas dugaan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan produksi terbatas tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH dari pemerintah, Selasa (01/08/2023).

Diketahui, PT. AMI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi nikel di Desa Talaga, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), diduga tidak mengindahkan amanat konstitusi terkait penambangan dikawasan HPT tanpa mengantongi IPPKH.

Ketua Aliansi Masyarakat Sultra, La Tanda mengungkapkan merujuk dalam data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pertahun 2021 tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki IPPKH sampai saat ini.

“Dan terpantau masih melakukan aktivitas di Kawasan HPT,” ungkapnya.

La Tanda mengatakan Keberadaan PT.AMI di Buteng rupanya tidak memberikan dampak positif bagi negara. Perusahaan tambang tersebut justru merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar.

“Dugaan kerugian negara tersebut menyangkut tindak pidana di sektor kehutanan,” bebernya.

Dirinya, mejelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, nomor : 7b VXI tahun 2022, perusahaan tambang tersebut belum menyelesaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

BACA JUGA:  Sukseskan Pemilu, PPK, PPS dan Sekretariat Se-Kecamatan Bonegunu Adakan Family Gathering

“Telah dilakukan perhitungan kerugian negara atau lainya sebesar Rp 38,7 miliar oleh BPK RI,” pungkasnya.

Sehingga, kata dia, berdasarkan LHP tersebut maka perlu diketahui beberapa tindakan PT.AMI diduga melakukan perbuatan melawan hukum, Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat jelas melanggar undang-undang nomor 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta di kuatkan dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 ayat 24 terkait kerugian negara.

“Bahkan perbuatan melawan hukum oleh PT.AMI masuk dalam pelanggaran UU nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana Korupsi,” terangnya.

Lanjut, La Tanda Alias Athan ini mengungkapkan Bedasarkan hasil gerakan jilid 3 pada tanggal 31 Juli 2023, pihaknya telah masuk ke dinas Kehutanan untuk mepertanyakan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu.

Sekaligus menindak lanjuti pernyataan dari dinas Kehutanan bahwa memang betul IPPKH PT. AMI telah mati sehingga di kenakan denda Sebesar 16 Miliar kurang lebih dan itu belum termasuk denda yang lainya.

BACA JUGA:  Kepala BKSDA Sultra Akan Lakukan Penyelidikan Terkait Penyitaan Kayu Ilegal di Butur

“Kami juga mempertanyakan terkait langkah apa yang akan diambil oleh dinas Kehutanan agar aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. AMI segera ditutup karna telah melanggar aturan perundang-undangan,” kata Athan.

Athan menambahkan, tidak hanya dinas Kehutanan, Gakkum pun menjadi salah satu instansi yang di tuju sekaligus memasukan aduan untuk meminta agar turun langsung kelapangan untuk menutup aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. AMI.

Ia mengaku, pihak Gakkum menindak lanjuti aduan yang telah di masukan untuk diteruskan kepimpinan agar sesegera mungkin diproses.

“Kami juga bertandang di kantor DPRD Sultra bertemu dengan komisi II dan berdiskusi langsung agar dibuatkan jadwal Rapat dengar pendapat atau RDP bersama APH dan Dirut PT. AMI untuk membahas sudah sejauh mana APH menindak lanjuti aduan kami terkait tindakan PT. AMI,” bebernya.

Kemudian, meminta penjelasan langsung dari Dirut PT. AMI terkait dengan aduan yang telah kamu suarakan. Komisi 2 menyampaikan bahwa akan dibuatkan agenda RDP secepatnya.

BACA JUGA:  Polda Sultra Gelar Jumat Curhat, Warga Minta Dibangunkan Polsek Kadia

“Setelah dari kantor DPRD Provinsi Sultra kami melanjutkan rute ke polda sultra guna mempressure aduan yang kami masukan di tanggal 27 Juli 2023,”imbuhnya.

“Dan tanggapan dari pihak krimsus bahwa perkembangan aduan kami telah sampai di tahap (SP2HP) dan hari Kamis 3 juli 2023 akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak PT. AMI,” tutupnya.

Hingga berita ini dilayangkan pihak media ini belum bisa menghubungi pihak PT. AMI untuk dimintai tanggapanya.

Laporan: Man.

Total Views: 993 ,

Comment