AMPERA Sultra Ragukan Kinerja Kejati Sultra

Yus Asman

KENDARI, Sibersultra.id – Ketua Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (AMPERA-Sultra), Alin Hidayat Meragukan Kinerja Kejati Sultra dalam menegakkan Supremasi Hukum untuk memberantas Tindak pidana Korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, Pada tanggal 31 Maret 2023 pihaknya telah memasukan Aduan Di PTSP Kejati Sultra Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pengadaan Tandon/Tower Cuci tangan beserta aksesorisnya sebanyak 1000 Set yang ada Di SMA/SMK/SLB se-Sultra.

Pengadaan itu melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sutra Pada Tahun Anggaran 2020 pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Asrun Lio.

Hal itu di katakan ketua AMPERA Sultra Alwin Hidayat kepada sibersultra.id melalui perss rilisnya, pada, Jumat (14/07/2023).

Lanjutnya, Setelah itu dirinya kembali mempertanyakan Perkembangan Aduannya di PTSP Kejati Sultra, Berkas Aduan tersebut masih di atas meja pimpinan dan tanpa alasan Berkas Aduan tersebut masih tersimpan Alok di atas meja pimpinan padahal Sudah Memakan waktu selama 4 Bulan lamanya.

BACA JUGA:  Korban Penganiayaan di Mubar Desak Polsek Tiworo Tengah Seret Pelaku ke Penjara

“Kamipun tidak henti untuk mendapatkan kejelasan dari pihak Aparat Penegak Hukum yakni Kejati Sultra, dan kamipun mempertanyakan aduan kami kepada KasiPenkum Pak Dody Via WhatsApp namun tanggapan pun nihil,” terangnya.

“Padahal Kita telah tauh bersama kalau Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pengubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”ucap Alwin menambahkan.

Menurut Alwin, Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan *4**””*Negara, Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan *$Ekonomi Negara, menurunnya inventasi, #3##ya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu Negara.

“Aparat Penegak Hukum (APH) jangan memb*uat kesan seakan Hukum lebih tajam kebawah dan tumpul keatas. Negara Indonesia iyalah Negara* Hukum, jangan khianati amanat UUD sebagai44 Negara Hukum,” tegasnya.

BACA JUGA:  Baret Prabowo Menggelar Baksos Berupa Bagi Makanan dan Susu Gratis di Butur

Lebih jauh, Alwin mengungkapkan Pengadaan Tandon atau tower Cuci tangan beserta aksesorisnya Dalam rangka penanganan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak kesehatan akibat wabah Covid-19 pada Tahun 2020 di Sultra, Berdasarkan Permendagri dan Permenkeu Tahun 2020 Pemerintah Daerah melakukan Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Merefocusing APBD/DPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 40 miliar.

Salah satu fokus pengalokasian anggaran dari hasil Refocusing melalui biaya tidak terduga Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mengajukan permintaan untuk pengadaan Tandon atau Tower beserta aksesorisnya sebanyak 1000 set dengan harga sebesar Rp. 7.500.000.

“Berdasarkan hasil investigasi kami harga persset-nya untuk pengadaan tower 600 liter adalah sebesar Rp. 6.325.000 sudah termaksut biaya pendistribusian,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan kuat dugaan terjadi mark up anggaran pengadaan tower yang dilakukan oleh pihak penyedia bersama-sama dengan mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Siltra.

BACA JUGA:  Perekrutan PPS di Butur Terkesan Hanya Formalitas Belaka

“Berdasarkan hasil Investigasi harga tower ukuran 600 Liter berkisar Rp. 750.000 sedangkan harga Stafel Stenlis berkisar Rp. 200.000,” tandasnya.

Kata dia, Disaat membuka situs dapo.kemendikbut.go.od data sekolah Provinsi Sulawesi tahun 2022-2023 Tenggara jumlah SMA/SMK/SLB tidak mencukupi 1000.

“Jumlah Sekolah se-Sulawesi tenggara SMA : 322 SMK : 174 dan SLB : 82, Maka jumlah Rata-rata ada 578 di tahun 2023,” tutupnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1009 ,

Comment