APST Resmi Laporkan Kadis Pertanian Kota Kendari di Kejati Sultra

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Kendari – Lembaga Aliansi Pemuda Sulawesi Tenggara (APST), Resmi melaporkan kepala dinas (Kadis) Pertanian Kota Kendari di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (05/01/2024).

Pasalnya, sebelumnya APST telah menyoroti tentang pelaksanaan belanja bantuan sosial dinas pertanian kota Kendari yang diduga kuat adanya indikasi korupsi.

Dalam laporanya ke Kejati Sultra, Aliansi Pemuda Sulawesi tenggara melaporkan kepala dinas pertanian kota Kendari, PPK serta PPTK.

Ketua APST, Ali Sabarno mengungkapkan, bahwa pemerintah kota Kendari pada tahun 2022 menyajikan anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial senilai Rp. 7.797.273.705,00 dan senilai 7.457.397.750,00 atau sebesar 95,64 persen dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan provinsi Sultra, hasil pemeriksaan secara uji petik atas DPA dinas pertanian menunjukkan bahwa terdapat penyaluran belanja bantuan sosial berupa barang yang tidak didahului dengan SK walikota Tentang penerima bantuan sosial dan tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban dari penerimaan senilai Rp 3. 530.637.750.00.

BACA JUGA:  Trinusa Sultra Endus Aroma Korupsi Pada 10 Paket Pekerjaan di Dinas BPBD Butur

Ali Sabarno mengatakan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh dinas pertanian kota Kendari Kejati Sultra harus menyikapi dengan serius.

“Kami berharap kejaksaan tinggi Sultra secepatnya memproses laporan kami, dan segera memanggil kepala dinas pertanian kota Kendari, PPK dan PPTK,” kata Ali Sabano, kepada awak media saat ditemui di Kejati Sultra, pada, Jumat (05/01/2024).

Lanjut, Ali menjelaskan, Dinas pertanian kota Kendari Diduga menjadi lumbung korupsi, sehingga secara kelembagaan pihaknya meminta PJ walikota Kendari, Muhammad Yusup, untuk mencopot kadis pertanian kota Kendari.

BACA JUGA:  Kabar Baik Bagi Para Calon Jamaah se - Nusantara Yang Ingin Umroh, Salwa Tours Beri Promo Besar Besaran

Karena, diduga kuat telah melanggar peraturan walikota nomor 61 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial dan belanja tidak terduga, sesuai pasal 40 ayat (2) dan pasal 46 ayat (2).

Dirinya menegaskan, bahwa terkait laporan dugaan korupsi ditubuh dinas pertanian kota Kendari tersebut tidak akan berakhir hanya sampai pada pelaporan, akan tetapi sampai kepala dinas pertanian serta PPK dan PPTK ditersangkakan.

“Pastinya kami akan terus kawal , baik secara persuasif ataupun dengan demonstrasi, agar menjadi contoh terhadap OPD lain dalam mengelola keuangan negara,” tegasnya.

BACA JUGA:  Bupati Butur Ridwan Zakariah Lepas Kontingen Jambore Daerah

Hingga berita ini dilayangkan awak media ini belum bisa menghubungi kadis Pertanian Kota Kendari untuk dimintai tanggapannya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 3988 ,

Comment