Daerah  

Belum Cukup Setahun Sudah Rusak Parah, Laode Hermawan,S.H Minta Gubernur Sultra Lakukan Evaluasi

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Pekerjaan jalan Poros Rantegola-Soloy agung Kabupaten Buton Utara (Butur) menuai Banyak Sorotan, dikarenakan belum cukup setahun sudah rusak parah.salah satunya ketua umum Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak Sultra).

“ini perlu dipertanyakan tentang tehnis, mekanisme dan pengawasan kontruksi pekerjaan jalan yang merupakan domain dinas pekerjaan umum (PU) Binamarga Provinsi Sultra,”kata ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan,S.H yang sebentar Lagi Akan Menyandang Gelar Magister Hukum melalui pers rilisnya.Rabu (1/6/2022).

Ketgam :Kondisi Jalan Poros Rantegola – Soloy Agung Kabupaten Butur Belum Cukup Setahun dikerjakan Sudah Rusak Parah

Melalui kesempatan itu pihaknya meminta kepada Gubernur Sultra H. Alimazi, S.H, agar melakukan Evaluasi terkait pejabat yang membidangi pekerjaan jalan tersebut karena kuat dugaan pekerjaan itu merupakan kebocoran anggaran.

BACA JUGA:  Peduli Terhadap Masyarakat, Kodim 1429 Butur Salurkan Air Bersih di Dusun Wakurempa

“Kasian uang Daerah, pa Gubernur harus dilakukan pengawasan melekat ( waskat ) terhadap pekerjaan jalan yang ada di wilayah butur, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa ditahun mendatang,”ungkap Mawan konsen menyuarakan indikasi dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KKN ) yang terkait pembangunan infrastruktur Daerah di wilayah sultra.

“Sudah banyak terjadi diwilayah butur contoh pekerjaan jalan di Desa Bubu hari ini hancur total, hasil pantau kami di lapangan yang menang lelang pekerjaan Jalan di Butur rata-rata minim peralatan, nanti sudah menang tender baru terputar cari alat berat sehingga pekerjaaan terkesan terburu buru dan selalu menyebrang tahun,”tegas mawan

BACA JUGA:  KPU Wakatobi Lantik 300 PPS Yang Tersebar di Delapan Kecamatan

Menurutnya ini bagian dari kekeliruan pejabat UKBJ hanya melihat administrasi diatas meja tidak mengecek kondisi alat yang dipersyaratkan dalam proses lelang dan minimnya pengawasan karena jauh dari pandangan mata pejabat Provinsi Sultra.

“Giat seperti ini sudah bisa diduga syarat dengan indikasif KKN, sehingga menjadi arena Aparat penegak hukum,”ujarnya

Terakhir dirinya mengungkapkan hasil pantauanya tentang beberapa yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian yang diduga TKPnya di Butur.

BACA JUGA:  Topang Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Bantu UMKM, Kadin Sultra Galakan Program Hilirisasi

“Hanya awalnya bunyi setelah itu tenggelam. Kalau kita bicara prosedur penanganan perkara, seharusnya pihak aparat memberikan informasi kepada pemberi data yaitu pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan yang merupakan transparansi penegakan hukum,”tutupnya

 

Tim/Redaksi

Total Views: 328 ,

Comment