News  

BPN Konawe Apresiasi Gagasan PPWI Sultra Pertajam Sosialisasi Dokumen Alas Hak Atas Tanah

Yus Asman

UNAAHA, SIBERSULTRA.ID – Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Konawe, Muhamad Rahman, berikan apresiasi gagasan Persatuan Pewarta Warga (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) soal penajaman sosialisasi dokumen Alas hak atas tanah.

Penajaman sosialisasi alas hak tanah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang didalamnya memuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

Dalam Pertemuan itu rombongan DPD PPWI Sultra dipimpin langsung oleh Ketuanya La Songo didampingi Sekretaris, Jaenal M dan Ketua DPC PPWI Konawe, Andi Ifhitra Porondosi dan sejumlah pengurus lainya yang berlangsung di ruang kerja kepala BPN Konawe di Unaaha, Kamis (2/3/2023).

Silaturahmi DPD PPWI Sultra di kantor BPN Konawe, untuk memberi masukan berupa ide dan gagasan sosialisasi program terkait solusi atas sejumlah permasalahan pada dokumen alas hak atas tanah yang cenderung bermasalah hukum.

Dipaparkan Rahman, secara mendasar dokumen alas hak atas tanah merupakan dokumen yang dijadikan sebagai alat pembuktian serta sebagai bukti awal pengusaan tanah milik masyarakat.

“Sehingga dipandang perlu menjadi prioritas untuk pengurusannya bagi masyarakat yang belum memilikinya,” ungkapnya

BACA JUGA:  Demi Kepentingan Masyarakat Banyak, Pemilik Lahan Harap Pembangunan Pagar Pasar Mina-Minanga Dibuatkan Pintu Akses

Pada umumnya,Kata dia, dokumen alas hak atas tanah yang kita kenal dengan ‘sertifikat tanah’ dan untuk membuat setifikat mandiri melalui sejumlah mekanisme proses hingga terbitnya sertifikat itu.

Tentunya untuk diketahui kata Rahman, proses pengurusan sertifikat tanah terlebih dahulu kelengkapan dokumen dan syarat yang berlaku atas penguasaan tanah sebelum ke kantor BPN melalui loket pelayanan sertifikat tanah.

Selain itu, akan diminta mengisi formulir dan dilakukan verifikasi dokumen kemudian mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STT) serta Surat Perintah Setor (SPS) yang selanjutnya harus dibayarkan.

Setelah pembayaran biaya pengukuran tanah dan pendaftaran sertifikat tanah, petugas ukur dari BPN akan melakukan pengukuran tanah dan memasang tanda batas tanah.

“Dalam proses ini diwajibkan hadirnya sejumlah saksi atas tanah tersebut. Hasil dari pengukuran akan diproses dan dilanjutkan untuk membuat surat keputusan sertifikat tanah dari kantor BPN,” terangnya.

“Setelah tahapnya dilakukan secara keseluruhan, menunggu proses pemeriksaan tanah dari BPN,” sambungnya.

Lanjut, Rahman menambahkan yang terpenting, mengecek kembali pemasangan tanda batas tanah yang telah dilakukan sebelumnya. Dan setelah semuanya jelas, ada kewajiban pelunasan pembayaran untuk memperoleh sertifikat tanah dari BPN.

BACA JUGA:  Lima Jurnalis Diintimidasi, Ketua DPD PPWI Sultra Kecam Keras Oknum Pegawai Kejari Kendari 

Menyinggung Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang di keluarkan kepala desa atau camat merupakan salah satu rujukan dan alat pedukung untuk proses pengurusan alas hak atas tanah berupa sertifikat tanah.

SKT hanya sebatas dokumen pendukung untuk proses pengurusan sertifikat tanah. Bukan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang sudah menyertakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.

“Sehingga dianjurkan agar masyarakat yang telah memiliki tanah tetapi belum memiliki dokumen alas hak atas tanah agar memiliki dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang lembar formatnya disediakan di Kantor BPN,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PPWI Sultra La Songo menyampaikan bahwa sinergi bersama Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat Kanwil maupun di daerah terkait program penajaman sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 1997 akan terus di kawal dan disuarakan kepada masyarakat luas melalui saluran PPWI Media Group baik lokal maupun nasional.

Lebih lanjut La Songo mengungkapkan program ini akan selalu dikawal dan sosialisasikan terus sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat luas agar bisa memahami langkah-langkah dan proses pengurusan sertifikat tanah.

BACA JUGA:  Lakukan Aktifitas Pemuatan Pasir Silika Tanpa RKAB, PPWI Sultra Warning Syahbandar Lapuko 

“Sebaiknya dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sudah menjadi pertimbangan bagi pemilik tanah untuk dimiliki jika dibandingkan dengan SKT yang bisa saja terdapat banyak kelemahannya,” tandas La Songo.

Tentunya kata Ketua PPWI Sultra, penajaman sosialisasi dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini juga akan menyasar para lurah dan kepala desa sebagai ujung tombak rekapan administrasi kepemilikan lahan dan tanah warga di tingkat desa dan kelurahan.

“Waktu dekat ini, DPD PPWI Sultra akan bersurat ke Kanwil BPN Sulawesi Tenggara sebagai wujud peran pewarta warga bersinergi bersama BPN untuk penajaman sosialisasi PP No. 24 Tahun 1997,” tutup La Songo.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 453 ,

Comment