Daerah  

Buka Monev Implementasi Perlindungan Pekerja, Bupati Butur Serahkan Santunan Jaminan Kematian.

Yus Asman

BUTON UTARA, SIBERSULTRA.ID – Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur) Muhammad Ridwan Zakariah, memberikan Santunan Jaminan Kematian sebesar Rp.42 Juta kepada keluarga Almarhum Suwardin Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara. Sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) secara simbolik bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemberian santunan dan kartu Jamsostek tersebut disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Butur Amaluddin Mokhram dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Baubau Bobby Harun, dalam acara pembukaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perlindungan Pekerja bagi Pemerintah Desa Se-Kabupaten Butur, bertempat di aula Bappeda Butur.Selasa (13/9 2022).

Dalam sambutannya, Bupati Butur mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh Negara kepada seluruh rakyat, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, seperti kesehatan maupun jaminan resiko ketenagakerjaan.

Sistem jaminan sosial ini diselenggarakan oleh Negara dengan berasaskan pada kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini juga merupakan salah satu tanggung jawab dan Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

BACA JUGA:  Wakil Bupati Ahali, Pimpin Apel Konsolidasi Satpol PP Butur

Lebih lanjut, Ridwan Zakariah mengingatkan kepada jajaran Aparatur Pemerintah Desa selaku repsentatif Pemerintah Kabupaten yang ada di Desa, agar dalam melaksanakan fungsinya berperan profesional dan bermartabat.

“Tidak boleh arogan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,” tuturnya.

Sebagai repsentasi Pemerintah di masyarakat, maka aparatur desa perlu mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat tidak perlu khawatir.

karena kata dia, apabila mengalami resiko kecelakaan kerja sampai dengan resiko kematian akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  FK-BPPPN Kabupaten Butur Minta Kemenpan RB Jalankan Konstitusi

Ia berharap, kepada Aparatur Desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat diminta lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, anggaran yang dikeluarkan tidak asal dikeluarkan untuk menghabiskan anggaran, tidak asal bekerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan harus tepat sasaran dan memiliki manfaat ganda bagi masyarakat.

“Pandai-pandailah dalam mengelola anggaran, tidak asal bekerja, kegiatan yang dilakukan di Desa tidak asal-asalan, kegiatan pembangunan di Desa harus mengedepankan asas manfaat dan tepat sasaran, terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat harus terwujud,” kata Ridwan Zakariah.

Dirinya menghimbau, agar manfaatkan dana desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Kepala Desa dan seluruh jajarannya harus pekah terhadap kebutuhan masyarakat. apalagi saat ini banyak warga masyarakat terkena dampak akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Olehnya itu, setiap menggunakan anggaran harus tertip administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Menurutnya, administrasi yang baik menunjukan Aparat telah bekerja dengan baik Potensi masuknya dugaan korupsi bagi pelayanan pemerintahan berawal dari administrasi yang tidak baik.

BACA JUGA:  Turnamen Bulutangkis HSN Cup 2023 Resmi Diselenggarakan, Ini Harapan Wabup Butur

“Jadi jangan main-main dengan anggaran, Kalau ada permasalahan yang tidak terpecahkan di Desa, silakan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, jangan malu bertanya supaya terhindar dari masalah hukum akibat ketidak tahuan,” tutup Ridwan.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 458 ,

Comment