News  

Diduga Lakukan Penambangan Tanpa Izin, PLH Sultra Minta Aparat Penegak Hukum Proses Direktur PT.JEEP

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, KONUT – Salah satu Perusahaan Pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni PT. JEEP Diduga melakukan Penambangan tanpa izin (Peti). maka Dari itu Aparat Penegak Hukum (APH) diminta Proses Direktur PT.JEEP.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pemerhati Lingkungan Hidup (PLH) Sultra Pandi Bastian kepada media sibersultra.id melalui pers rilisnya.Jum’at (2/12/2022).

“Berdasarkan penelusuran kami bahwa PT. JEEP tidak terdaftar sebagai Mitra Kerja PT. ANTAM atau KSO – MTT,” Terang Pandi

Pandi Bastian mengatakan perusahaan ini sudah lama beroperasi di blok Mandiodo, Kabupaten Konut, tapi sampai saat ini belum ada juga aparat penegak hukum yang melirik, sementara kita semua telah mengetahui bahwa perusahaan ini sudah lama beroperasi tanpa mengantongi PETI.

BACA JUGA:  Timsel Calon Anggota Panwaslih Zona IV Aceh Dilaporkan ke Bawaslu

Parahnya lagi, tindakan dan sikap korporasi yang terkesan acuh terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat nampak tak ada tindakan dari pihak penegak hukum.

“Kami sangat menyayangkan sikap APH, yang sebenarnya telah mengetahui hal tersebut tapi sengaja dibiarkan,”bebernya

Pandi Bastian juga salah satu aktivis yang berada di Jakarta ini mengatakan sementara jelas sekali bahwa PT JEEP telah melakukan PETI dalam aktivitas pertambangannya yang sebelumnya telah dilakukan di blok mandiodo.

BACA JUGA:  Tim Penyidik Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan di 3 Tempat Dalam Perkara Tol Japek

Ia juga menambahkan terkait dasar hukum yang menjadi landasan gerakan yang ia lakukan bergerak dengan dasar hukum yang jelas, yakni Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100 Miliar.

Dipertegas lagi di pasal 161 yaitu ; “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara,“tegasnya.

BACA JUGA:  Polda Jatim Siapkan Skema Lalulintas Antisipasi Kemacetan Arus Mudik

 

Laporan: Redaksi

Total Views: 448 ,

Comment