Hukrim  

Diduga Masuk Ranah KKN, Gubernur Sultra Diminta Cek Pekerjaan Peningkatan Jalan Ronta – Maligano

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan menindaklanjuti Terkait Kasus Pekerjaan Peningkatan Jalan yang ada di kabupaten Buton Utara (Butur) Jalur Ronta dan Maligano. Sejak Kabupaten Butur Mekar atau berpisah dari Kabupaten Muna Jalan tersebut tidak pernah ada bagusnya.

Diketahui, Pada Tahun Anggaran 2022 Ini, jalan Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Di Anggarkan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Dana Anggaran Khusus ( DAK Penugasan ) Melalui Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dengan Anggaran Sebesar Rp. 10. 983. 234. 000, 00 Tanggal Kontrak Dimulai 19 Mei – 16 Oktober 2022 Dengan 150 Hari Kalender Pekerjaan Tersebut Sudah Harus 100 Porsen atau Selesai Masa Pekerjaan,” kata Mawan.Minggu (20/11/2022).

Mawan mengungkapkan Setelah Melakukan Investigasi di Lapangan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Jalur Maligano – Ronta Alias Perbatasan Jalur Antara Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna Tersebut, Dugaan Kontraktornya Masih Mengerjakan Pekerjaan Tersebut Sedangkan Kontrak Kerjanya Sudah Selesai pada 16 Oktober 2022.

“Pihak Penyedia atau Kontraktor CV. Bintang Tombika Konstruksi Berdasarkan Kondisi Pekerjaan Yang Dimana Sampai Hari Ini Belum Dilakukan Pengaspalan Sedangkan Jangka Waktu Pekerjaan Tersebut Sudah Selesai Sesuai Jangka Waktu Kontrak Selama 150 Kalender,” tuturnya.

BACA JUGA:  Usai Surat Agus Flores Diterima Kapolri, Hampir Semua Tambang Ilegal tutup total

Kata dia, Ini Adalah Suatu Pelanggaran Pidana Yang Fatal dan Dugaan Masuk Ranah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ) Yang Di Lakukan Oleh Pihak Penyedia atau Kontraktor CV. Bintang Tombika Konstruksi.

“Kasihan Daerah Kabupaten Buton Utara Jika Oknum – Oknum Kontraktor Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Hanya Mencari Keuntungan Dan Pundi – Pundi Saja, Dan Tidak Memperdulikan Kepentingan Masyarakat Secara Umum,” terangnya.

Selaku ketua Lepidak Sultra dirinya Menghimbau Kepada Aparat Penegak Supremasi Hukum Baik Polda Provinsi Sultra, Kejaksaan Negeri Raha, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sultra, Mabes Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KPK RI Untuk Secepatnya Melakukan Penyelidikan Dengan Pemanggilan Kepada Pihak Penyedia/Kontraktor Pekerjaan Peningkatan Jalan tersebut dimana tidak Sesuai RAB Sehingga Menimbulkan dan Masuk Ranah Dugaan Korupsi.

Mawan menjelaskan Pekerjaan Tersebut Menghabiskan Anggaran Yang Sangatlah Fantastis Yakni Sebesar. 10. 983. 234. 000, 00. Pihaknya mendesak KPK – RI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ( Kejagung RI ), Untuk Memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Bina Marga Dan Sumber Daya Air ( SDA ) Sultra Ir. Haji Burhanuddin Sekaligus Juga Pak Ir Burhanuddin Adalah PJ Bupati Bombana.

BACA JUGA:  Minta Diusut Dugaan Gratifikasi Perekrutan PPPK di Butur, Ridwan Bonto Malah Dilaporkan 

Mawan mengaku Telah Melakukan Monitor Secara Intens Terkait Penyedia/Kontraktor Pekerjaan Jalan Tersebut, Ternyata Banyak Kegiatan Yang Mereka Tangani Tahun Anggaran 2022 Ini Di Kabupaten Buton Utara Yakni, Pekerjaan Jalan Ereke – Lemo Rp. 3, 8 M ( DAK ) Pekerjaan Jalan Ereke – Eelahaji Rp. 3,6 M ( DAK ), Pekerjaan Jalan Dalam Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Rp. 36 M ( Dana PEN ), Pekerjaan Jalan Desa Waode Angkalo Rp. 18 M ( Dana PEN ), Jalan Lingkar Dalam Kota Bau – Bau Rp. 39 M.

“Gimana Mau Selesai Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Jika Kontraktor Tersebut Banyak Yang Dia Tangani. Saya juga menghimbau Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Mengecek Langsung Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Yang Tidak Sesuai RAB Yang Ada,” tegasnya.

Sebagai Contoh Kasus Pekerjaan Jalan Yang Tidak Sesuai RAB dan Spek Adalah Jalur Jalan Desa Rantegola Dan Pekerjaan Jalan SP 3 Reo Sumber Dana Anggaran Khusus ( DAK Reguler ) Tahun Anggaran 2021 belum Cukup Sebulan Sudah Rusak Parah.

BACA JUGA:  DPD GSPI Sultra Soroti Pekerjaan Proyek Tambal Sulam Unaha-Abuki Hasilkan Gelombang

“Saya Kira Ini Menjadi Bahan Evaluasi Pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, Jangan Memilih Penyedia/Kontraktor Yang Hanya Mementingkan Kepentingan Pribadi Atau Mementingkan Keuntungan Besar Dalam Pekerjaan Jalan Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Kabupaten Buton Utara Secara Umum,” ungkapnya.

Sebagai Penggiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara Dan Sementara Melanjutkan Pendidikan Magister Hukum S2 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana Di Universitas Sulawesi Tenggara ( UNSULTRA ) Sangat Menyayangkan Kondisi Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara.

“Setelah Saya Konfrensi Pers Di Media Baru Di Kerjakan Ulang Oleh Pihak Penyedia/Kontraktor Dalam Hal Ini CV. Bintang Tombika Konstruksi,” tutupnya.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 516 ,

Comment