Diduga Rugikan Keuangan Negara Sebanyak Rp. 289 Juta, Trinusa Sultra Bakal Melapor di Polres Butur

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – 10 Paket Pekerjaan pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara (Butur), tahun anggaran 2022, diduga rugikan keuangan negara sebanyak Rp. 289 Juta.

Hal itu diketahui, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Butur tahun anggaran 2022 terdapat kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan senilai Rp. 289 Juta.

Karena adanya temuan tersebut, Dewan pembina Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Sulawesi Tenggara (Sultra), Suarsanto akan melakukan pelaporan resmi di Polres Butur.

“Rencananya kami akan lakukan pelaporan resmi pada senin depan di Polres Butur, terkait adanya dugaan korupsi di Dinas BPBD Butur tahun anggaran 2022,” kata Dewan Pembina Trinusa Sultra, Suarsanto kepada sibersultra.id, Kamis (11/01/2024).

Santo mengatakan, Pemkab Butur di tahun 2022 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tak terduga senilai Rp. 6.678.595.659,00 dan Rp. 6.498.506.414,00. Dari hasil pemeriksaan dokumen fisik lapangan secara uji petik terhadap pelaksaan belanja tak terduga atas 10 paket pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak.

BACA JUGA:  Prabowo : Rival Jokowi 10 Tahun Saat ini Menjadi Anak Buah, Punya Kekuasaan, Rangkul yang Kalah

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Butur tahun anggaran 2022 terdapat kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan senilai Rp. 289 Juta,” terangnnya.

Lebih lanjut, Santo mengatakan, pekerjaan pada 10 paket tersebut telah dinyatakan selesai 100 Persen oleh PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan telah dibayar lunas serta perhitungan bersama dengan PPK, PPTK, kontraktor pelaksana.

“Serta konsultan pengawas yang didampingi oleh Inspektorat namun berdasarkan temuan BPK perwakilan Provinsi Sultra, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume senilai Rp. 289 Juta,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Polsek Palangga Selatan Bersama Jajaran Gelar Coffe Morning di Rumah Warga

Terakhir, Ia mengungkapkan, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no 12 tahun 2021 dan UU nomor 31 tahun 1999 junto No 20 Tahun 2001 tentang pemberentasan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, adapun 10 paket pekerjaan tersebut di antaranya perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Malalanda, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Lemo, Pekerjaan Talud Penahanan Ombak Desa Pebaoa, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Torombia, Pekerjaan Talud Penahan Ombak Desa Lemo E’a.

Kemudian, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Pebaoa, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Lemo II, Pekerjaan Perbaikan Talud Pengaman Sungai Bente, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Wandaka, dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Desa Bumi Lapero.

BACA JUGA:  Rekapitulasi DPHP Pemilu 2024, PPK Kecamatan Besulutu Gelar Rapat Pleno Terbuka

Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belum dapat menghubungi pihak terkait untuk dimintai tanggapan.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 6887 ,

Comment