Diminta Berikan Sanksi Tegas Kepada Oknum Kades di Butur Rangkap Jabatan, Ini Tanggapan Kadis DPMD Butur

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Diminta berikan sanksi tegas terhadap Kades Pebaoa, Kecamatan Kulisusu Utara, yang diduga rangkap jabatan.

Diketahui, Kades tersebut telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada bulan Juni tahun 2022 dan tidak mau melepas salah satu profesinya untuk memilih sala satunya yaitu di PPPK atau sebagai kades.

Hal ini dikatakan oleh ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan, yang diterima media sibersultra.id, melalui perss rilisnya, pada, Minggu (07/01/2024).

Karena hal itu, Menyikapi persoalan yang sangat krusial di Pemerintahan Kabupaten Butur saat ini, seharusnya pihak dinas DPMD Butur harus memberikan sanksi tegas dengan memberhentikan kepala desa tersebut.

“Dan pihak inspektorat Butur harus mengambil langkah audit tertentu terhadap kepala desa yang merangkap jabatan,” ucap Mawan.

Mawan menegaskan, Jika pihak inspektorat, DPMD, Bupati dan Wakil Bupati Butur tidak mengambil langkah – langkah secepatnya dengan memberhentikan Kades Pebao, pihaknya akan melakukan langkah-langkah pelaporan di Ombudsman RI perwakilan Sultra.

“Saya akan melakukan langkah – langkah pelaporan di Ombudsman RI perwakilan Sultra dalam pelanggaran maladministrasi dan di Polres Butur dalam hal dugaan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Lanjut, Mawan meminta pihak penyidik Polres Butur untuk memanggil inspektorat dan dinas DPMD Butur atas dugaan tutup mata alias terindikasi ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Lebih jauh, Penggiat Anti Korupsi ini menguraikan Undang-Undang nomor 6/2014 pasal 51 tentang desa, secara tegas melarang perangkat desa maupun kepala desa merangkap jabatan.

BACA JUGA:  Polres Buton Utara Gelar Operasi Patuh Anoa 2023, Ini Penegasannya

Jika terjadi perangkat desa maupun kepala desa rangkap jabatan, maka perangkat desa terancam bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Perangkat desa yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran secara tertulis,” ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, aturan dalam proses pengangkatan PPPK diketahui tidak membolehkan rangkap jabatan sebagai kepala desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 5 Ayat (2 ) Huruf H, dimana dalam kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

“Hal ini sangat jelas dari kedua undang-undang tersebut bahwa oknum kepala desa telah melanggar ketentuan secara administratif baik Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 51 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 5 Ayat (2) Huruf H,” bebernya.

Terakhir, mawan menguraikan, kepada pihak dinas DPMD Butur agar tidak mengatakan lagi terkait aturan mana yang harus dipakai dalam kasus Kades Pebaoa.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat didelegasikan, artinya kepala daerah sebagai pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa,” tutup Mawan.

BACA JUGA:  Presiden RI: BLT El Nino Merupakan Bantuan Khusus Bagi Penerima Manfaat Yang Terdampak Kekeringan

Saat dikonfirmasi awak media sibersultra.id, Kadis DPMD Butur, Mohammad Amaluddin Mokhram mengungkapkan, Dalam regulasi sudah jelas, ditinjau dari Undang-undang Desa, bila ada perangkat desa ataupun Kades dari ASN, harus memiliki ijin tertulis dari Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Namun dalam penerbitan izin itu tidak hanya Undang-Undang tentang Desa dan aturan derivatifnya yang menjadi kajian, tetapi yang menjadi kajian utama adalah UU tentang ASN berkaitan dengan guru kontrak/P3K di lingkup Diknas dan BKPSDM di Daerah.

“Dalam hal ini DPMD hanya mengkaji dari sisi Peraturan perundangan tentang Desa khususnya berkaitan dengan kades/perangkat, sementara persoalan penerbitan izin untk yang bersangkutan bukan lagi gawean kami,” ungkap Amaluddin.

“Bagi DPMD silahkan yang bersangkutan ikuti regulasi yang ada. Tidak ada pilihan lain harus sesuai dengan regulasi tadi, yaitu UU Desa dan UU ASN khususnya P3K,” sambungnya.

Amaluddin mengaku, sebenarnya antisipasi berupa imbauan sudah dari jauh hari di sampaikan langsung kepada semua kades dan perangkat desa yang seandainya lulus P3K, harus memilih salah satu dari keduanya untuk mengundurkan diri secara sukarela.

“Penyampaian itu kami tegaskan saat pengumuman P3K tahun 2023 lalu dan saya yakin tidak mungkin kades tidak ada yang tidak tahu aturan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kata dia, Soal keputusan mundur atau tidak pihaknya hanya menunggu yang bersangkutan mengambil keputusan secepatnya.

“Sambil kami menyusun rencana antisipasi dan tindaklanjut sesuai peraturan yang berlaku,” terangnya.

BACA JUGA:  PPWI dan Fikom Universitas Mpu Tantular Gelar Pelatihan Jurnalistik Video Berita Secara Online

Sementara itu, terkait persoalan Kades Pebaoa, Zubdri yang lulus P3K, Kadis DPMD mengaku sudah menjadi perbincangan luas sehingga ia tugaskan Bid Pemdes untuk cek dan koordinasi dengan yang bersangkutan.

“Saya juga meminta kepada Zundri, agar proaktif mengklarifikasi statusnya kepada BPD, camat atau instansi tempat dia melakukan kontrak perjanjian kerja,” tegasnya.

“Mudah-mudahan hasil koordinasi kami dalam minggu ini dengan yang bersangkutan, BPD maupun instansi berwenang sudah tuntas ada titik terangnya,” tambahnya.

Yang jelas, bagi DPMD, bila keputusan Zundri memilih tetap sebagai kepala desa dan mundur dari P3Knya maka prosedur teknis pemberhentian oleh Bupati sebagai pembina kepegawaian tinggal ditempuh melalui instansi BKPSDM dan atau Diknas.

“Apabila yang dipilih adalah P3Knya, maka DPMD akan koordinasi dengan Bupati, camat dan BPD dan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kades sesuai peraturan yang berlaku,” terangnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 5873 ,

Comment