Dinilai Cederai Kemerdekaan Pers, Kajati Sulteng Diminta Beri Sanksi Tegas Kepada Aspidum

Yus Asman
Ketgam: Pimpinan Redaksi Media Online Sibersultra.id La Ode Yus Asman,S.SI. foto : Ist

SIBERSULTRA.ID, SULTENG – Pimpinan redaksi media online Sibersultra.id Laode Yus Asman mengecam keras dugaan pengusiran yang dilakukan oleh Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi tengah (Sulteng) ininsial F Kepada wartawan yang meliput kegiatan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) pada Jum’at 22 Juli 2022 yang lalu.

 

Tindakan Aspidum tersebut terkesan telah mencederai kemerdekaan pers Indonesia di Bumi Tadulako dan ini merupakan tindakan melawan hukum.

 

“Kami menilai pengusiran wartawan dalam suatu kegiatan adalah perilaku yang tidak menunjukkan etika yang baik bagi seorang pejabat,”ungkap asman

 

Menurutnya Sikap seperti itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

BACA JUGA:  LADUS Gelar Aksi Terkait Gaji PTT di Kantor Bupati Butur Belum Dibayarkan Selama 7 Bulan

“Etika terhadap pers harus muncul dari masyarakat. Sebab pers merupakan sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan hidup berdemokrasi di Indonesia,”terangnya

ia menambahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menyebutkan kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip berdemokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

 

“Jika dalam praktiknya di lapangan ada pihak tertentu yang diduga mengusir wartawan ketika ada kegiatan, maka pihak tersebut telah melanggar hukum. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan, kemerdekan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,”tambahnya.

 

Kemudian kata dia, Dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan, bagi mereka yang melakukan pengusiran atau menghalang-halangi wartawan menjalankan tugasnya, dapat dikenakan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp.500 juta.

BACA JUGA:  Tim Walet Polres Butur Berhasil Amankan Seorang Pria Pelaku Pemerkosaan 

 

Terhadap dugaan kasus tersebut kami Mengecam keras dugaan pengusiran wartawan pada peringatan HBA di Kejati Sulteng dan kami meminta agar Oknum pejabat Kejati dimaksud harus meminta maaf secara terbuka di media cetak, online, dan elektronik.

 

“Kami juga Mendesak Jaksa Agung. Kajati Sulteng memberi sanksi tegas terhadap oknum pejabat tersebut.Kasus ini adalah kasus jurnalistik, sehingga diselesaikan dengan pendekatan jurnalistik-UU pers,”tegasnya

 

Terakhir dirinya mengajak Wartawan Sulteng bersatu mengawal kasus ini dalam rangka meningkatkan kemerdekaan pers, dengan pendekatan UU Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

BACA JUGA:  Miris, Rompi Jukir di Kota Makassar Compang Camping Layaknya Pakaian Gembel

 

 

“Semoga kedepan hal seperti ini tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya,”tutupnya.

 

Laporan:Tim

Total Views: 423 ,

Comment