DPP dan DPW LIRA Sultra Ajak KPK Serta APH Tangkap Penambang Liar

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) di Republik ini, tangkap dan penjarakan penambang liar di seluruh Indonesia, Jumat (22/7/2022).

Hal tersebut, ditegaskan oleh Menteri ESDM DPP LIRA, MT. De Mara disalah satu hotel Jakarta, terkait persoalan tambang ilegal memang sudah menjadi hal yang luar biasa dan menjadi sorotan kami pengurus pusat.

 

“Karena ini menjadi bidang saya, jadi kita pastikan akan mendesak KPK dan APH segera bertindak, dan jangan menutup mata terkait penambang ilegal ini,” jelasnya.

BACA JUGA:  P3LS Sultra Minta Polda Sultra Hentikan Banding Bripka A atas Meninggalnya Alm Laode Jefisra

Negara semestinya, lanjut dia, menerbitkan IUP serta memberikan kemudahan dalam hal modal kerja, bagi semua stakeholder dengan cara kepastian kapitalisasi, atas seluruh aset mineral yang ada didalam bumi.

 

“Memberikan edukasi kepada semua pihak yang terlibat secara langsung, dalam kawasan IUP yang diterbitkan oleh negara,” tegasnya.

Kemudian tambah dia, kepastian hukum dan terdistribusinya keadilan pelayanan dan hadirnya kesamaan hak antara pemilik lahan dan pemili IUP.

 

“Agar hiruk pikuk yang kerap terjadi di halaman rumah kita, semua dapat menjadi sarana dialog yang melahirkan kerjasama yang positif demi terwujudnya cita NKRI yang kokoh dan bangkit sebagai negara yang mampu menorehkan wajah pertambangan dunia,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Surat Tegas Ketum FRN Sudah Diterima dan Diketahui Kapolri

 

Sementara itu, Gubernur LIRA Sultra Karmin SH menambahkan, dalam suatu wawancara khusus paska selesainya Rakernas LIRA di Jakarta, memberikan tanggapan yang lebih tegas bahwa, harus KPK, Kepolisiaan dan Kejaksaan Agung. Serta semua perangkat negara terkait, di sektor SDA.

 

“Agar kiranya menjadi Garda terdepan dalam menjaga kekayaaan alam, jangan justru menjadi konspirasi merambah hutan, serta isinya dan lingkungan yang tidak sesuai konstitusi negara dan amanah UUD,” tegasnya.

BACA JUGA:  Bupati Butur Resmikan Jaringan PLN di Desa Langere

Laporan: Man

Total Views: 811 ,

Comment