Driver Ambulance RSUD Butur Dikeluarkan, Ketua PPSK Butur Minta Bupati Evaluasi Kinerja Direktur 

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Ketua umum pemuda perjuangan satu komando (PPSK) kabupaten Buton Utara (Butur) Laode Yus Asman sangat menyayangkan atas dikeluarkanya salah satu pegawai tidak tetap (PTT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Butur.

Menurut hasil investigasinya dilapangan PTT tersebut sebagai driver ambulance di RSUD itu dikeluarkan karena lantaran bukan pemilih Paslon akronim RIDA pada saat pilkada tahun 2020.

 

Disamping itu Direktur rumah sakit mengeluarkannya lantaran takut karena ada indikasi imbasnya mengenai direktur itu sendiri, jika mempertahankan PTT tersebut.

 

Hal itu dikatakan oleh ketua umum PPSK Butur yang juga selaku salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Sultra Laode Yus Asman kepada awak media .pada.Sabtu (16/7/2022).

 

 

“Dimana Direktur RSUD Butur mengaku tidak mampu membantu PTT itu karena ada laporan pada saat pilkada tahun 2020 lalu tenaga honorer itu tidak memilih pasangan calon (Paslon) Ridwan Zakariah – Ahali akronim RIDA,”ujar Asman

 

 

“Inikan lucu kok masih ada lagi dendam pilkada, kalau pola pikir seperti ini tetap dipelihara gimana mau maju suatu daerah, kalau mau mengeluarkan orang yang tidak memilih RIDA kemarin kenapa hanya seorang saja sementara kita ketahui masih banyak juga yang lain yang bukan pemilih RIDA pada saat pilkada masih sebagai Status PTT sampai saat ini,”Sambungnya

BACA JUGA:  PAM Arus Balik Hari Raya Idul Fitri, Polres Butur Bersama TNI Gelar Apel Gabungan

 

Jika berdasarkan penjelasan direktur RSUD Butur tersebut dirinya menilai sangat ngawur dan tidak mendasar.

 

“Kenapa tidak ngawur, nyatanya tenaga honorer tersebut diminta oleh pihak RSUD itu sendiri untuk dijadikan sebagai driver ambulance karena saat itu RSUD Butur minim driver sehingga ia menerima tawaran tersebut,”ungkapnya

 

“Yang lebih anehnya baru beberapa hari bertugas sudah disampaikan dikeluarkan melalui lisan dari Direktur itu sendiri sementara SK PTT itu sudah di tanda tangani oleh pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Butur Ridwan Zakariah,”tambahnya

 

Lebih lanjut Asman menjelaskan hal itu dilakukan oleh direktur RSUD butur karena atas nama Erna yang saat ini menjabat sebagai kepala bidang kesehatan masyarakat di dinas kesehatan Butur memintanya untuk segera mengeluarkan PTT tersebut.

 

“Erna melaporkan bahwa bukan pemilih Paslon Rida saat pilkada tahun 2020 yang lalu, sehingga Erna meminta kepada direktur RSUD untuk mengeluarkan PTT tersebut sementara SK PTT tahun 2022 itu sudah di tanda tangani oleh pimpinan daerah Bupati Butur Muh.Ridwan Zakariah,”kata asman

BACA JUGA:  Viral Video Oknum Anggota KSDA Butur Diduga Lakukan Pungli Menyita Madu Warga, Ini Tanggapan Kepala Resort KSDA Wilayah Butur II

 

Maka atas laporan dari Erna tersebut direktur RSUD lantaran takut kena imbasnya atau diduga takut kehilangan jabatannya sehingga langsung mengambil kesimpulan mengeluarkan PTT itu tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu.

 

“Sementara kita ketahui Erna tidak berdinas di RSUD Butur, inikan aneh bin ajaib,”terangnya

 

Lebih lanjut kata dia Setelah pihaknya mengkonfirmasi hal itu kepada Erna Sebagaimana yang dikatakan oleh direktur rumah sakit bahwa berdasarkan laporan Erna, Erna tidak mengakui bahwa dirinya yang melakukan pelaporan untuk dikeluarkannya salah satu PTT tersebut.

 

“Saya kan bukan dari rumah sakit tidak ada urusan saya disana dan saya tidak pernah lakukan pelaporan,”terang Erna saat di konfirmasi melalui via telepon pada Sabtu,(16/7/2022)

 

Hal ini Sangat bertolak belakang dengan keterangan direktur RSUD Butur terkait yang dikatakannya bahwa yang melakukan pelaporan itu adalah erna.

Maka dari itu dirinya meminta kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan wakil bupati serta Sekretaris daerah (Sekda) Butur agar segera menuntaskan persoalan ini dan mengevaluasi kinerja direktur RSUD Butur. Karena hal ini telah merugikan salah satu pihak.

BACA JUGA:  Wakil Bupati Butur Buka Rapat Penyusunan Revisi RTRW 

“saya minta kepada pimpinan daerah Butur agar segera menuntaskan persoalan ini dan mengevaluasi kinerja dan memberikan saksi kepada Direktur RSUD Butur serta Kabid Promkes Dinkes Butur, agar kedepan tidak ada lagi permasalahan serupa yang masih dikaitkan dengan dendam politik yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak,”tegasnya

 

“Kami juga mengharapkan kepada jendral ASN Butur untuk segera melakukan peneguran kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat, agar fokus di tugasnya masing-masing jangan mencampuri instansi lain guna untuk maksimalnya tangung jawab dibidangnya masing-masing, agar apa yang kita harapkan bersama guna untuk mencapai visi misi pimpinan menuju daerah butur yang maju adil dan sejahtera tercapai,”tutupnya.

 

Laporan:tim

Total Views: 536 ,

Comment