Dugaan Penyalahgunaan APBD, DPD LIRA Konsel, Minta KPK dan Kejagung Segera Periksa Bupati Konsel

Yus Asman
Ketgam : Bupati LIRA Konawe Selatan Surdiman. Foto:Ist

SiberSultra.id, Konsel – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe Selatan , minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Atas dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Konsel tahun 2020/2021, yang cukup masif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati LIRA Konsel Surdiman , selain KPK pihaknya juga minta Kejaksaan Agung (Kejagung) ambil andil dalam permasalahan di Konsel tersebut. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra, ditemukan sejumlah dugaan penyalahgunaan APBD yang cukup masif. Disinyalir APBD tahun 2020/2021, banyak digunakan yang tidak sesuai peruntukannya.

“Hasil analisa dan kajian tim LIRA Konawe selatan , telah mengkaji hasil audit BPK sebagai berikut, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Konsel tahun anggaran 2020 dengan nomor 29. A/LHP/XIX.KDR/05/2021, tanggal 26 Mei 2021, Konsel mendapat predikat WDP,”kata Bupati LIRA Konsel Sudirman, Selasa (7/6/2022).

Salah satu catatan, lanjut dia, dalam hasil pemeriksaan BPK, sebagaimana di ungkapkan dalam catatan 5.1.2.2 atas laporan keuangan Pemkab Konsel, menyajikan realiasasi belanja modal gedung dan bangunan untuk tahun yang berakhir, sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 60, 93 Miliyar.

BACA JUGA:  Ketua Kadin Konawe Bantu Perbaikan JUT 1,5 Km di Kelurahan Wawonggole

“Penyajian realisasi belanja modal gedung dan bangunan, tidak sesuai dengan standar akutansi pemerintah, karena belum mencakup pengakuan seniai Rp. 17,53 Miliyar, atas pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah (KUD). Untuk pembayaran belanja modal gedung dan bangunan. Seandainya nilai belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang keluar, maka realisasi belanja modal gedung dan bangunan, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020, akan bertambah signifikan,” bebernya.

Sebagaimana sambung karmin, diungkap dalam catatan 5.1.2.2 atas laporan Pemkab Konsel, menyajikan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk tahun yang akan berakhir sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 28,72 miliyar. Penyajian realisasi belanja modal jalan , irigasi dan jaringan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, karena belum mencakup pengakuan senilai Rp 45,89 Miliyar atas pengeluaran kas dari KUD.

BACA JUGA:  Polsubsektor Kulut Resmi Dikukuhkan, Kapolres Butur Harap Wujudkan Kinerja Yang Baik Kepada Masyarakat 

“Untuk pembayaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Seandainya nilai belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang keluar, maka realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk tahun yang berkahir sampai 31 Desember 2020, akan bertambah secara signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Karmin, sementara untuk catatan opini WDP, menurut opini BPK, dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemkab Konsel tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi perubahan saldo anggaran lebih , oprasional, arus kas. Serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berkakhir pada tanggal tersebut, akan membembani APBD tahun selanjutnya.

“Karna ada mekanisme penggunaan anggaran, yang diduga tidak sesuai mekanisme dan rawan terjadi penyalahgunaan anggaran. Dari hasil invetigasi DPD lira konsel , terhadap pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Konsel tahun 2020, diduga ada mekanisme pelaksanaa anggaran yang tidak sesuai ketentuan, Maka kami minta KPK dan Kejagung, agar segera melakukan langkah langkah hukum, sesuai peraturan yang berlaku,” tukasnya.

BACA JUGA:  Bentak Guru dan Siswa Saat Blokade Jalan, Ini Tanggapan Kades Pesouha

Terakhir kata Surdiman , Pihaknya sudah beberapakali mengkonfirmasi kepada pihak Pemkab Konsel, terkait adanya dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2020/2021 namun tidak ada tanggapan.

“Yang pada akhirnya dugaan tersebut semakin dikuatkan, dengan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sultra dan mengganjar Konsel dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),”tutupnya

Laporan : Tim

Total Views: 436 ,

Comment