Daerah  

Endus Aroma Persekongkolan Lelang Proyek Provinsi Sultra, PPWI Sultra Minta APH Lakukan Penyelidikan

Yus Asman

KENDARI, Sibersultra.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Mengendus ada aroma Persekongkolan pada proses lelang Proyek tender tahun 2022.

Atas hal itu pula, DPD PPWI Sultra, Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki beberapa paket proyek pemenang tender yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Biro Pengadaan Barang/Jaza Provinsi Sultra tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PPWI Sultra, La Songo, kepada sejumlah awak media saat ditemui di sekretariatnya, Rabu (30/08/2023).

Menurut pria yang biasa di sapa Pak Jendral ini mengatakan, bahwa beberapa paket kegiatan tersebut ada yang janggal dan menduga ada proses konkalikong yang terjadi sebab, rekanan yang di menangkan dalam proses lelang tersebut ,yang secara ketentuan menyalahi regulasi yang ada.

BACA JUGA:  Rekapitulasi DPHP Pemilu 2024, PPK Kecamatan Besulutu Gelar Rapat Pleno Terbuka

Adapun hal yang dimaksud di antaranya Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia,” ucap La songo.

Lebih lanjut La Songo mengurai bahwa pemenang lelang tender beberapa pekerjaan yang di maksud tidak memenuhi syarat yang harus dilalui, seperti daftar peralatan utama yang disyaratkan di tender.

Kemudian daftar peralatan utama yang tidak disyaratkan ,namun wajib di tambahkan di mobilsasi pada saat pelaksanaan kontrak, daftar personil inti, pengunaan aspal Buton.

Selanjutnya, ersonil pelaksana yang diajukan tidak memenuhi SKT yang disyaratkan, peralatan asphalt mixing vitae (AMP) tidak di lampiri bukti kepemikan,daftar pengalaman kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi.

BACA JUGA:  Pendirian Pabrik Diduga Tidak Sesuai Kajian RTRW, DPD LIPAN Sultra Resmi Laporkan PT. TPM

“Pakta komitmen keselamatan konstruksi tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan, nama perusahaan yang membuat dan bertanggung jawab atas pakta komitmen keselamatan konstruksi berbeda dengan peserta tender Yang  bersangkutan,kesamaaan dokumen penawaran peserta dengan dokumen HPS, serta kesamaan dokumen penawaran antar peserta,” jelasnya.

Kemudian lanjut kata La Songo, yang jadi persoalan adalah tahapan proses lelang tersebut perlu di lidik sebab anggaran yang tertuang dalam HPS,mencapai puluhan milyar.

“Harusnya kalau kita mau fair tuntaskan di proses hulunya ,insya Allah kalau proses hulu nya sudah benar dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku bahwa bisa di pastikan bahwa fisik dari kegiatan yangg di maksud benar benar mempunyai kualitas,”terangya.

Karena melihat hal tersebut pihaknya menilai tidak fair dan merugikan pihak pihak lainya, Maka dari itu dalam waktu dekat PPWI Sultra, Bakal mengagendakan bertandang ke salah satu instansi APH.

BACA JUGA:  Mahasiswi UT Semester Akhir Caleg Termuda Perempuan Dari Partai Bulan Bintang

“Untuk kemudian melaporkan persoalan tersebut, Sehingga tidak terjadi lagi ke depanya,”Pungkasnya.

Laporan: Redaksi

Total Views: 1338 ,

Comment