FKPI Sultra Desak PJ Gubernur Segera Copot Kadis Perumahan Pemukimam dan Pertanahan Sultra

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Kendari – Sekelompok massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra), menggelar Aksi di kantor Gubernur Sultra dan Kantor Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Selasa (16/01/2024).

Pasalnya, aksi demontrasi tersebut dilakukan terkait adanya isu krusial dugaan korupsi di dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.

Ketua FKPI Sultra La Tanda, Mengatakan
Berdasarkan hasil investigasi dan data yang ditemukan adanya dugaan korupsi di dinas perumahan,pemukiman dan pertanahan, Sebesar Rp. 847.984.000.00 Pada pekerjaan jasa konsultasi tahun 2021-2022.

“Banyak kegiatan proyek tidak terlaksana berdasarkan hasil temuan BPK RI serta banyak kegiatan lain terafiliasi di lingkup keluarga kadis dan di monopoli pada setiap pekerjaan,” ucap La Tanda.

Kemudian, Berdasarkan hasil investigasi lapangan telah menemukan keganjalan terhadap proses lelang pada setiap pekerjaan di lingkup dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan.

Salah satunya pada pekerjaan taman halaman dinas perumahan sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak selesai sampai waktu yang telah di tentukan.

Selanjutnya, menemukan kebijakan kepala dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan Sultra tidak sesuai dengan ketentuan. Dimana struktural di dalam lingkup dinas tidak berfungsinya bidang-bidang berdasarkan tugasnya masing-masing.

BACA JUGA:  Pemkab Butur Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sehingga menemukan adanya dugaan pemufakatan jahat antara bidang tertentu dengan kadis untuk mengatur pada setiap proyek sehingga hasil dari pengaturan tersebut mendominasi kebijakan kadis inisial ( NRJ) menguntungkan atau melibatkan rumpung keluargaanya sebagai pelaksana setiap kegiatan di Perumahan dan pemukiman.

Selain dari pada itu, La Tanda mengungkapkan, Berdasarkan aduan dan infomasi Adanya masalah tenaga honorer di lingkup dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan provinsi Sultra dari Juni sampai saat ini berjumlah 39 orang berdasarkan SK gubernur Sultra H Ali mazi NO SK 419 2023 tidak terbayarkan gaji atau jasanya.

“Adapun dasar hukum, Jika oknum ASN terlibat dan kedapatan bermain proyek, maka dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf iUU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200 Juta,” kata La Tanda.

Dalam kesempatan itu, Adapun tuntutan yang disampaikan, agar PJ gubernur Sultra sesegera mungkin untuk di selesaikan agar permsalahan tidak berkepanjangan dan mencoret nama PJ gubernur Sultra terhadap masyarakat di anggap pembiaran nantinya.

BACA JUGA:  KPU Wakatobi Lantik 300 PPS Yang Tersebar di Delapan Kecamatan

“Kami juga Mendesak PJ. Gubernur Sultra agar segera mencopot kadis perumahan pemukiman dan pertanahan Sultra dan Kabid syawadaya inisial (ANR) atas dugaan KKN pada proses pengelolaan anggaran tahun 2021-2023,” tegasnya.

La tanda juga Mendesak kadis perumahan, pemukiman dan pertanahan Agar segera mengundurkan diri dari jabatannya atas tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kemudian agar segerah membayarkan gaji honoror yang selama ini kami dugaa tidak terbayarkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tipikor Ditkrimsus Polda Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra agar segera memeriksa dan memproses hukum kadis perumahan dan pemukiman sultra dan Kabid swadaya atas indikasi korupsi pada beberapa paket/proyek kontruksi sala satunya pada pekerjaan taman halaman kantor perumahan dan pemukiman tahun anggaran 2023 sebesar 1.2 M.

“Yang kami duga proses pengelolaan tidak sesuai mekanisme lelang proyek pada umumnya. Dan pada pekerjaan saja konsultasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 840.567.000 temuan BPK RI tidak terealisasi berdasarkan hasil konfirmasi kepada penyedia jasa konsultasi,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wakil Bupati Butur Hadiri Acara Syukuran Pesta Panen Desa Lagundi

Untuk diketahui, Adapun hasil yang di terima oleh FKPI Sultra di saat bertandang di kantor dinas Perumahan dan Pemukiman tidak mendapatkan infomasi yang “jelas”.

Mirisnya kadis malah menunjukan arogansi dan ketidak dewaasan Dalam berdemoaksi sebab. Sikap tidak mencerminkan seorang pejabat.

Kemudian berselang waktu, Massa aksi bertandang di kantor Gubernur Sultra menyampaikan tuntutan sesuai mereka harapkan sembari menunjukan bukti-bukti mereka miliki degan respon cepat asisten 1 PJ gubernur menerima aspirasi mereka dari FKPI dengan tanggapan akan di laporkan lansung sama pak PJ gubernur Sultra.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1159 ,

Comment