Daerah  

Gaji P3K Belum Dibayarkan, Andi Ifitrah Minta KSK Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan

Yus Asman

KONAWE, Sibersultra.id – Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum dibayarkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Konawe, Andi Ifitrah, angkat bicara.

Upah PPPK belum dibayarkan, Seharusnya Bupati Konawe Kerry Saipul Konggoasa (KSK) dimasa akhir Kepemimpinannya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Hal itu dikatakan oleh ketua DPC PPI Konawe, Andi Ifitrah kepada Awak media saat ditemui di Kediamannya, Selasa (22/08/2023).

Andi Ifitrah mengatakan sebagai seorang pemimpin pastinya tidak ingin rakyatnya ditelantarkan, apalagi sudah menjalankan tugas maka wajib mendapatkan upah dari Pemda kabupaten Konawe demi keberlanjutan hidup dalam rumah tangga.

“Saya sangat menyayangkan kelakuan Pemda Konawe, dimasa transisi hingga saat ini untuk gaji P3K tidak dibayarkan,” heranya.

Walaupun sedikit kesal namun Andi Ifitrah, berharap kepada seluruh P3K di Konawe agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Pemerintah dengan dedikasi yang tinggi dan selalu mengutamakan profesionalisme kerja. Baik kecepatan maupun ketepatan dalam bekerja.

BACA JUGA:  Rekapitulasi DPHP Pemilu 2024, PPK Kecamatan Besulutu Gelar Rapat Pleno Terbuka

Masih kata Andi, Ia menegaskan kepada Pemda Konawe agar para P3K Konawe perlu diperhatikan secara serius oleh Pemda.

“Kasian mereka sudah lama mengabdi giliran sudah dapat SK, tetapi Pemerintah memiliki banyak alasan untuk tidak dibayarkan upah P3K,”ungkapnya.

“Padahal informasi yang beredar di kabupaten lain sudah dibayarkan upah P3K,” kata Andi menambahkan.

Lanjut, Andi menjelaskan terkait beberapa media yang melakukan konfirmasi kepada kepala BKPSDM Konawe, Suparjo Hana dan Kepala BPKAD Santoso melalui WhatsApp, namun ada yang aneh dalam pernyataan keduanya.

Dimana Suparjo menjelaskan pada awak media masih proses input data dan Sementara di verifikasi orang keuangan daerah, sedang jawab Santoso jawabnya Sudah berbentuk daftar gaji, hanya masih mengevaluasi dari semua P3K apakah sudah sesuai dengan data tunjangan keluarganya.

BACA JUGA:  Pimpin Rakoor Tim PPS, Wabup Butur: Wujudkan Pembangunan Tanpa Masalah

Karena hal itu, Andi Ifitrah meminta dengan tegas kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Konawe tidak tutup mata melihat Kedzaliman ini, kiranya Kejari dan Polres Konawe agar dapat memastikan pengelolaan keuangan Daerah untuk kemudian diketahui apakah benar dana PPPK di kabupaten Konawe sudah ditransfer atau belum.

“Karena jangan sampai dananya sudah ditransfer dari pemerintah pusat tetapi kepala BPKAD Konawe tidak mampu untuk mengelola sehingga disalahgunakan ke item lain yang belum ada dananya dan akan mengorbankan para PPPK,” pungkasnya.

Selaku Ketua DPC PPWI kabupaten Konawe menyampaikan Jangan sampai dugaan kami ada yang Korupsi atau menggunakan dana APBN untuk di endapkan pada salah satu Bank.

“kami wajib mempertanyakan karena menurut kami sangat penting mengingat korupsi merupakan musuh kita bersama,” tegasnya.

BACA JUGA:  Anak Anggota DPRD Butur Diduga Diamankan Polisi Saat Sedang Mengisap Sabu

Terakhir, Dirinya mengungkapkan, Kita ketahui bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan bahwa instansinya sudah melakukan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 58,19 triliun pada awal tahun ini.

“Dari nilai tersebut, sebesar Rp 47,4 triliun merupakan Dana Alokasi Umum (DAU),” tutup Andi.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 840 ,

Comment