Daerah  

Kadis DPMD Butur Tegaskan Pergantian LKD Harus Melalui Musyawarah

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Amaludin Mokhram menegaskan kepada para Camat dan Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

 

Pasalnya, LKD itu telah diatur secara jelas dan tegas di Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BACA JUGA:  La Ode Moh Igus Razal Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Butur yang Ke-15

 

“Patuhi aturan yang ada. Jadi kita tidak bisa mengabaikan aturan yang ada. Mulai dari Undang-Undang dan seterusnya,” tegasnya, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambung selulernya, Kamis (19/01/2023).

 

Dalam pengangkatan dan pemberhentian LKD, kata dia, harus melalui proses musyawarah. Kepala Desa mengganti LKD, harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat.

BACA JUGA:  Jumat Curhat Bersama Komunitas Motor dan Mobil, Wakapolda Sultra: Seluruh Keluhan Akan Kami Tindaklanjuti

 

“Intinya harus melalui musyawarah.Kepala Desa harus konsultasikan ke Camat,” tuturnya.

 

Jenis – Jenis LKD, pada pasal 6 Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yaitu, paling sedikit meliputi, Rukun Tetangga;Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

 

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 461 ,

Comment