Kasat Pol-PP Konkep Dilaporkan di Kejati Sultra 

Yus Asman

KONKEP, Sibersultra.id – Ketua Badan Pemerhati Aktivis (BPA) Sulawesi Tenggara (Sultra), Suharno resmi melaporkan Kasat  Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Konawe Kepulauan di Kejaksaan tinggi Sultra, Pada, Rabu (03/08/2023).

Pelaporan tersebut dilakukan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh Dinas Satpol-PP dan Damkar Konawe Kepulauan (Konkep).

Suharno mengatakan bahwa pelaporan ini dilakukan upaya dalam mengambil peran dan fungsi agen of kontrol sehingga mendapatkan harmonisasi keseimbangan dibidang penegakan hukum.

“Dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Sebagai mahkluk ciptaan tuhan yang ingin hidup sejahtera yang taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini,” ucapnya.

BACA JUGA:  Driver Ambulance RSUD Butur Dikeluarkan, Ketua PPSK Butur Minta Bupati Evaluasi Kinerja Direktur 

Suharno mengaku sebelum lakukan pelaporan pihaknya sudah melakukan pengkajian secara mendalam dengan kaca mata peraturan perundang-undangan atas data-data yang di kumpulkan.

“Data- data yang kami pegang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Konkep Tahun Anggaran 2021 yang di tetapkan oleh BPK Perwakilan Sultra,”terangnya.

Lebih lanjut, Suharno menjelaskan dalam LHP tersebut cukup jelas merincikan kelebihan pencairan anggaran belanja jasa Satpol-PP dan Damkar senilai Rp.287.250.000,00 T.A 2021.

Menurutnya, hal tu diakibatkan oleh adanya ketidak sesuaian antara Jumlah personal Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tertuang dalam SK bupati Nomor 3 tahun 2021 tentang pengangkatan PTT di lingkup Satpol-PP dan Damkar Konkep tahun 2021. Dan Jumlah Personil yang di laporkan dan itu diakui sendiri oleh Kasat Pol-PP Konkep.

BACA JUGA:  Tim Tabur Kejaksaan Agung Berhasil Mengamankan DPO Terpidana Muhammad Ali

Terakhir, Suharno mengungkapkan dengan diterimanya laporannya tersebut pihaknya berharap kepada kejati Sultra bertindak secara profesional dalam menindak kasus tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Dan kami pastikan akan melakukan pengawalan dan aksi demontrasi dengan massa yang berskala besar jika Kejaksaan Sultra tidak merespon laporan kami,” tegasnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 863 ,

Comment