Kejari Muna Diduga “Masuk Angin” Selain itu KS Dinilai Kebal Hukum 

Yus Asman
Ketgam: Ilustrasi. Foto: Geogle.

BUTON UTARA, Sibersultra.id – Mantan sekretaris dewan (Sekwan) Sekretariat Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Buton utara (Butur), Kusman Surya (KS) dinilai kebal Hukum. Terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penyelewengan dana Uang persediaan (UP).

Kasus dugaan tipikor yang dilakukan oleh mantan Sekwan DPRD Butur Kusman Surya, saat ini menjabat sebagai kepala dinas pendidikan butur itu terkait adanya dugaan penyelewengan dana uang persediaan (UP) tahun anggaran 2021.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, Akhir-akhir ini kasus dugaan penyelewengan dana UP itu menjadi perbincangan hangat di meja kopi para aktivis.

Kenapa tidak, bukan main anggaran yang begitu fantastik senilai Rp. 890 juta yakni dana UP habis begitu saja bak dimakan setan.

Karena hal itu, keras dugaan bahwa ini merupakan tindak pidana korupsi maka sudah seyogyanya pihak aparat penegak hukum (APH) yang bekerja dibawa payung undang-undang menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya, kasus ini begitu licin mengapa tidak, Kusman Surya Sudah pernah diperiksa oleh Kejari Muna atas dugaan penyelewengan dana UP di tahun 2021, hingga kini proses atau hasil dari penyelidikan tersebut belum ada titik terang hanya sampai pada status ada indikasi dugaan penyelewengan Dana UP.

Padahal Indonesia ini ialah negara hukum, tertuang dipasal 1 ayat 3 undang-undang republik Indonesia 1945, namun hal demikian akan menjadi rancu bilamana dalam proses penegakannya tidak tegak lurus atau dengan kata lain masi juga memandang bulu antar setiap warga negara.

Sama halnya dengan kasus dugaan penyelewengan dana UP ini,sangat di sayangkan jikalau kemudian ada permainan kongkalikong karna adanya ketidak jelasan status hukumnya.

Sebelumnya sudah diberitakan, Kejaksaan tinggi (Kejati) Raha dinilai Lamban dalam proses penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi dilingkup pemerintah daerah (Pemda) Buton utara (Butur), Salah satunya Dana Uang Persediaan atau UP anggaran tahun 2021.

BACA JUGA:  Polri Lakukan Penanaman 250 Ribu Pohon Mangrove di Taman Wisata Muara Angke

Ketua JAM Sultra, Suarsanto Mengatakan bahwa pada tahun 2022 Kejari Raha telah melakukan pemeriksaan beberapa kepala SKPD yang terindikasi melakukan tindakan pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

“Kepala SKPD yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Raha antara lain Mantan Sekwan DPRD Kabupaten Butur periode terakhir pada bulan Agustus 2021 dan masih ada lagi yang lainya,” ucap Santo kepada Sibersultra.id, Senin (14/08/2023).

Suarsanto Mengaku Dari hasil pantauannya, perkara hukum yang saat ini sementara berproses di Kejari Raha, yaitu terkait kasus UP lingkup Sekretariat DPRD Buton Utara dengan nilai kerugian keuangan daerah Rp. 890 Juta. Sampai saat ini belum diekspose kejelasan status hukumnya.

Santo, Mengatakan, kasus indikasi korupsi Dana UP, dari hasil penelusuran JAM Sultra sudah layak untuk di lakukan ekspose penetapan tersangkanya. hal ini dikarenakan semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan.

“Ekspose tersebut sangat penting untuk dilakukan sebagai wujud terciptanya sebuah kepastian hukum atas sebuah perkara hukum yang diproses oleh APH,”tegasnya.

Dengan begitu, kata dia, jika sudah terekspose maka kepercayaan publik di Butur atas kinerja Kejari Raha dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Butur dapat dipulihkan.

“Jika tidak, maka kami mendesak Kejati Sultra untuk mengambil alih proses hukum indikasi tindak pidana korupsi yang saat ini mandek di Kejari Muna,”tegasnya.

Kemudian, Dewan pimpinan cabang (DPC) LSM Trinusa Kabupaten Butur minta kejaksaan tinggi (Kejati) Sultra, evaluasi kinerja Kejaksaan negeri (Kejari) Muna atas dugaan “masuk angin” terkait kasus penyelewengan dana uang persediaan (UP) di sekretariat DPRD Butur tahun anggaran 2021.

BACA JUGA:  Perarakan Salib IYD, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Woroagi Lakukan Pengamanan dan Pengawalan

Pasalnya, Kejari Muna, sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) Butur, Kusman Surya atas dugaan penyelewengan dana UP Sekertariat DPRD Butur, namun sampai saat ini tidak jelas status hukumnya.

“Karena hal itu kami menduga pihak Kejari Muna diduga masuk angin,” ucap Ketua DPC LSM Trinusa Butur, Dito kepada sibersultra.id, pada, Selasa (14/08/2023).

Dito mengatakan, penyelewengan dana UP di sekretariat DPRD Butur tahun anggaran 2021 itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 890 Juta.

Aduan terkait penyelewengan dana UP tersebut Sudah sejak lama masuk di lemari penyelidikan Kejari muna, namun sampai hari ini kasus tersebut masih melalang buana.

“Artinya belum ada titik terang didalamnya,” pungkasnya.

Lanjut, Dirinya menambahkan semestinya pihak Kejari muna sebagai lembaga negara yang mempunyai legal stending dan integritas yang tinggi harus transparan dalam proses penangan dana UP.

Sehingga atas Lambanya proses penanganan dan UP melahirkan persepsi masyarakat yang minim atas kepercayan dalam proses penanganan yang ada di tubuh Kejari muna atas dugaan penyelewengan penggunaan dana up yang dilakukan oleh mantan Sekwan Butur Kusman Surya yang saat ini menjabat sebagai Kadis pendidikan Butur.

“Saya tegaskan, pihak Kejari muna untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalau tidak mampu menyelesaikan persoalan itu dalam waktu dekat kami akan meminta kepada kejati Sultra untuk mengevaluasi dan mengambil alih kasus tersebut”tegasnya.

Sementara itu dikutip dari media Triaspolitik.id, Kejari Muna, Sulawesi Tenggara, melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan Kabupaten Butur atas dugaan penyelewengan dana Uang Persediaan (UP) Sekertariat DPRD Butur.

BACA JUGA:  Ridwan Bae Menyayangkan Buruknya Kondisi Jalan Penghubung Antar Kabupaten di Sultra

Mantan Sekwan Butur Kusman Surya diperiksa sejak dua pekan terakhir.

Kepala seksi Intelijen Kejari Muna Fery Febriyanto menuturkan, pemeriksaan Kusman Surya atas kasus dugaan penyelewengan dana UP tahun 2021 senilai Rp 890 juta.

“Sudah dua pekan ini kami lakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPRD Butur,” kata Fery Febriyanto pada Triaspolitika.id.

Fery mengungkapkan, Kejari Muna menemukan ada indikasi penyelewengan terhadap dana penggunaan UP.

“Seharusnya pada akhir tahun ada Ganti Uang (GU). Laporannya harus nol, tapi di sekertariat DPRD Butur kami tidak menemukan laporan seperti yang dimaksud,” ungkap Fery, Kamis (23/06/2022).

Pemeriksaan mantan Sekwan Butur Kata Fery, untuk meminta penjelasan alas tidak adanya laporan GU akhir tahun.

“Pertanggungjawaban UP GU harus nihil dan itu harus tertuang pada laporan. Namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukan laporan tersebut,” katanya.

“Apalagi saat bulan September 2011 lalu, terjadi pergantian Sekwan di DPRD Butur,” katanya.

Kata dia saat ini Kejari Muna masih pulbaket kasus yang menimpa Kusman Surya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1118 ,

Comment