Ketua PAR Sultra Resmi Laporkan Kades Banu-Banua Jaya di Polres Butur

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – Ketua Pejuang Aspirasi Rakyat (PAR) Sultra, Radianto, Resmi melaporkan Kepala Desa (Kades) Banu-Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur) di Polres Butur, pada, Jumat (05/01/2023).

Kades Banu-Banua Jaya dilaporkan karena adanya dugaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2023 yang tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah diperuntuhkan.

Hal itu katakan oleh ketua PAR Sultra, Radianto Kepada Awak Media Saat ditemui di salah satu Warkop di Butur, pada, Jumat (05/01/2023).

Radianto mengungkapkan, Ada beberapa program pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banu-Banua Jaya, diantaranya rehab Lapangan Desa tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sekitar Rp. 190 juta.

BACA JUGA:  Polsubsektor Kulut Resmi Dikukuhkan, Kapolres Butur Harap Wujudkan Kinerja Yang Baik Kepada Masyarakat 

“Volume anggaran tersebut diduga tidak sesuai RAB, Karena jaring yang dipakai untuk dinding lapangan begitu kecil dan penambahan tiang di atas kurang lebih 1 meter yang pekerjaan tersebut tidak masuk diakal jika menghabiskan anggaran hampir Rp. 200 jutaan,” kata Radianto.

Kemudian, Rehab jembatan titian dengan anggaran diperkirakan sekitar Rp. 54 jutaan. Kegiatan tersebut diduga tidak sesuai RAB setelah dilakukan pengecekan fakta di lapangan.

“Selanjutnya, pengadaan Posyantek perahu TS lengkap dengan mesin yang di duga tidak sesuai dengan peruntukanya,” bebernya.

BACA JUGA:  Anggota Polri Bersama Basarnas Lakukan Pencarian Korban Diterkam Buaya di Kali Lambale

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media Kasat Reskrim Polres Butur,  AKP Juwanto Melalui Kanit Tipidkor Polres Butur, Aipda Fajar Lumanto, membenarkan adanya laporan aduan Ketua PAR Sultra tersebut.

“Iya betul, ada surat aduan dari PAR Sultra,” terang Aipda Fajar Lumanto melalui Whatsappnya, Jumat (05/01/2024).

Fajar menambahkan, dengan adanya aduan tersebut, selanjutnya pihaknya akan melakukan verifikasi data atau dokumen.

“Sesuai SOP aduan perkara dugaan korupsi, Tim akan melakukan verifikasi Data atau Dokumen, dan pengumpulan bahan keterangan,” tegasnya.

BACA JUGA:  Polda Jatim Berhasil Ungkap Kasus UU ITE Dengan Korban PMI Hong Kong

Hingga berita ini dilayangkan Kades Banu-banua Jaya belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 6905 ,

Comment