Koalisi Lintas Lembaga Gelar Aksi Demonstrasi Jilid II Terkait Kasus Tambang Sinjai

Yus Asman

SULSEL, SIBERSULTRA.ID – Terkait Maraknya Kasus Tambang ilegal di Kabupaten sinjai, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi lintas lembaga menggelar aksi Demonstrasi yang kedua kalinya di Kantor ESDM provinsi Sulsel.Kamis (2/3/2023).

Jendral lapangan Endhy mengatakan, di kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan marak tambang C diduga tidak berizin lengkap. Selain itu, dana reklamasi tambang patut dicurigai tidak terealisasi.

“Di dalam Bab 5 tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasal 66 ayat 2 bagian D menerapkan kaidah pertambangan yang baik’ khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan PP Nomor. 96 THN 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,” ucapnya.

Sementara itu, Dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan Mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluas luasnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Maka sudah seharusnya sebelum melakukan aktivitas pertambangan baik galian maupun Batuan haruslah memiliki dokumen izin secara lengkap, setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU MINERBA.

BACA JUGA:  Diberitakan Gelapkan Anggaran, Ini Jawaban Kadis PU Kabupaten Sorong

“Bahwa Usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP) pada kenyataanya masih banyak aktifitas usaha pertambangan diduga tidak memiliki izin. Selain itu dana Reklamasi Tambang diwajibkan kepada seluruh pengusaha tambang merealisasikan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan,”ungkap Endhy.

Lebih lanjut, diterangkan, sehubungan dengan maraknya aktifitas usaha pertambangan galian maupun Batuan di kabupaten Sinjai yang diduga tidak memiliki izin usaha pertambangan yang lengkap, pihaknya mengklaim salah satunya aktifitas usaha pertambangan milik H. Ilyas terletak di Dusun Timbasoang, Desa Kampala kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

“Selain di duga tidak memiliki izin lengkap aktifitas pertambangan tersebut juga ditenggarai tidak taat dalam membayar pajak maupun dana Reklamasi,” bebernya.

Olehnya itu Dirinya memeinta kepada Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku aktifitas pertambangan Tampa izin.karena hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pada pasal 158 pada UU nomor 3 tahun 2020.

“Disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan Sebagaiman di jelaskan dalam Permen 26 tahun 2016 pasal 7 dan 10 dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP oprasi produksi wajib mengangkat KTT sebagai pimpinan tertinggi dilapangan.

BACA JUGA:  Miris! Bendera Merah Putih Sobek Berkibar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai

Diduga hal tersebut juga tidak dilaksanakan oleh pihak pengusaha sesuai dengan hasil kajian dan investigasi teman-teman aktivis di lapangan serta, adanya kesan pembiaran yang dilakukan aparat penegak hukum mengingat aktifitas pertambangan yang diduga ilegal telah berlangsung sejak lama.

Kendati demikian, ketua umum Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat AMPERA, Muhammad Abduh azizul gaffar, menyebutkan berdasarkan data H. Ilyas Lippu selaku pemilik IUP yang melakukan aktifitas pertambangan di Desa Kampala dengan luas IUP seluas 0,3 Ha. dari Tahun 2015 di duga tidak memiliki KTT, serta tidak memiliki Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran biaya (RKAB) selama beroperasi.

“Padahal dokumen tersebut adalah hal wajib, selain itu aktifitas Tambang milik H. Ilyas, terindikasi melakukan aktifitas pertambangan diluar Wilayah IUP. Ini sudah jelas terindikasi Ilegal minning,” kata Abduh

Olehnya itu pihaknya secara tegas meminta Kapolda Sulsel untuk Copot Oknum Kapolres Sinjai serta oknum Kapolsek Sinjai timur yang di duga melakukan pembiaran terhadap pelaku ilegal minming di kabupaten Sinjai.

Mengingat aktifitas tambang tersebut sangat tidak logis, luas wilayah IUP hanya 0,3 Ha di exploitasi dari tahun 2015 sampai sekarang. Belum lagi diduga tidak didukung dengan dokumen RKAB.

BACA JUGA:  Polres Butur Berhasil Amankan Seorang Pria Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

“Artinya aparat penegak Hukum diduga abai terhadap perilaku ugal-ugalan H. Ilyas Lippu selaku pemilik IUP menambang diluar wilayah IUP tidak tersentuh tindakan tegas. Semoga saja tidak ada konspirasi antara oknum kepolisian setempat dengan pengusaha tambang”, Imbuh Abduh.

Lanjut, kata dia, perlu diketahui bahwa aksi demonstrasi yang digelar Koalisi lintas lembaga hari ini adalah aksi jilid II.

“Kami akan melakukan aksi unjuk rasa jilid III pada hari senin dengan jumlah massa yang lebih besar dan akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 377 ,

Comment