Lakukan Aktifitas Pemuatan Pasir Silika Tanpa RKAB, PPWI Sultra Warning Syahbandar Lapuko 

Yus Asman

KENDARI, Sibersultra.id – PT. Bintang Energi Mineral (BEM) diduga melakukan pemuatan cargo pasir silika di Jeti Kesyahbandaran milik Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Songo, saat gelar konferensi pers di Kantor Sekretariat PPWI Sultra, Sabtu (05/08/2023).

Lebih lanjut La Songo membeberkan bahwa ada aktivitas penambangan pasir yang dengan bebas. Namun diduga dalam proses pemuatan pasir silika di Jeti milik KUPP Lapuko tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Pasalnya, dalam melakukan pemuatan PT. BEM belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra.

“PT BEM ini kami duga belum memiliki RKAB yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Sultra, tapi mengapa masih bebas melakukan pemuatan pasir silika di Jeti KUPP Lapuko, ini kan lucu bin ajaib,” Ungkap La Songo yang didampingi Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Asrul Rahmani.

BACA JUGA:  Terkait Statemen Kapolresta Kendari Kombes Pol Eka Faturrahman Minta Maaf

Lanjut, Eks Ketua HMI Cabang Kota Kendari ini. Mengatakan berdasarkan dari hasil pantauan di lapangan, mirisnya ini sudah tongkang yang ke enam yang akan keluar dari Jeti Kesyahbandaran Lapuko.

“Ini merupakan tongkang ke enam yang akan keluar dari Jeti Kesyahbandaran Lapuko,”ucap La Songo.

Menurutnya, hal tersebut jelas telah melanggar peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 serta UU no 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

“Anehnya. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa bisa pihak Syahbandar Lapuko menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB), sementara RKAB nya itu baru terbit pada tanggal 03 Agustus 2023,”terang La Songo.

Sementara itu, Hal senada dikatakan oleh Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan Asrul Rahmani, bahwa dalam rangka kegiatan produksi penambangan hingga proses pengangkutan serta penjualan harus merujuk pada aturan kaidah pertambangan yang benar.

Kata dia, harusnya ada pengajuan besaran bukaan lahan dan besaran kouta penjualan guna tersingkron laporan dan keterangan RKAB.

“Hati-hati loh jangan sekali-kali pemegang IUP melakukan laporan dan serta membuat keterangan palsu karena itu bertentangan dengan UU no 3 Tahun 2020 pasal 159 di mana dapat diancam pidana 5 Tahun penjara dan denda sebesar paling banyak 100 Milyar,” ujar Asrul.

BACA JUGA:  Buka Kema Bakti Pemuda, Sekda Butur Ajak Pemuda Bersinergi Tangani Masalah

Asrul juga menjelaskan bahwa dari sisi pelayanan pelayaran juga sudah sangat jelas sebelum bertindak harus melakukan upaya clearance dokumen pengangkutan dan penjualan, jangan asal teken surat keterangan berlayar. Untuk itu dirinya juga menduga bahwa pihak Syahbandar Lapuko ikut terlibat dalam konspirasi ini.

Olehnya itu l, baik La songo maupun Asrul Rahmani meminta agar tidak menerbitkan surat perintah berlayar tongkang yang saat ini sedang melakukan proses pemuatan.

“Apabila Syahbandar Lapuko tetap mengeluarkan maka kami pastikan pihak Syahbandar telah ikut terlibat. Dan kami harap Dinas ESDM dan Polda Sultra untuk bertindak cepat untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan ini, dan memanggil pihak-pihak terkait,” pinta Ketua Umum DPD PPWI Sultra dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan PPWI Sultra.

BACA JUGA:  Wabup Butur Ceramah Agama Tentang Berkah di Bulan Puasa

Diketahui, tongkang beringere di perairan Lapuko milik PT. Bintang Energi Mineral yang bergerak di bidang pertambangan batuan/pasir kuarsa di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sultra.

Hingga berita ini di terbitkan, pihak terkait belum bisa di konfirmasi, Awak media ini terkendala Akses untuk mengkonfirmasi tidak memiliki kontak pihak terkait begitupun dengan akses untuk mengkonfirmasi langsung akses pihak terkait yang jauh.

Kendati begitu awak media ini akan berusaha melakukan konfirmasi dan tetap memberikan hak jawab bagi pihak pihak terkait sehingga pemberitaan tetap berimbang, demikian.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 828 ,

Comment