Daerah  

Lakukan Sidak, Wabup Butur : ASN Wajib Mematuhi Ketentuan Jam Kerja

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Dalam Upaya Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik serta Kepuasan Masyarakat dan Penegakan Disiplin Pegawai, Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Ahali, SH., MH., bersama Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Butur Laode Husima, S.Hut., MP, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rabu (25/5/2022).

Wakil Bupati Butur Ahali menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan mematuhi kewajiban serta tidak melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS

BACA JUGA:  KSP Moeldoko Akan Berkunjung di Butur, Muh Istighfar: Ini Memberi Angin Segar Untuk Daerah

Ahali menjelaskan antara lain dalam PP Disiplin pegawai, secara tegas disebutkan dalam pasal 3 dan 4 mengatur tentang kewajiban dan di pasal 5 mengatur tentang larangan.

Kata dia,Salah satu yang penting mengenai kewajiban bagi PNS pada pasal 4 ayat enam, menyebutkan pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

“Karena ini sifatnya wajib tidak ada alasan PNS tidak mengisi daftar hadir. Konsekwensnya bagi yang melanggar tentu akan diberikan sanksi sesuai bentuk pelanggaran, mulai dari sanksi tingkat ringan, sedang hingga berat,” jelasnya.

Diwaktu yang sama selaku Kabag Organisasi Setda Butur Laode Husima menjelaskan tujuan dari kunjungan ke masing-masing SKPD ini guna memastikan persiapan sistem kepatuhan pelayanan publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah bisa terpenuhi sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan peraturan Perundang-undangan.

BACA JUGA:  Peringati Hardiknas, Bupati Butur Ridwan Zakariah Beri Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi

 

“Sebagaimana diketahui, hasil survei pemenuhan kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman, Butur berada pada zona kuning dan survei kepuasan masyarakat oleh Kemenpan RB Butur masuk dalam kategori cukup,”Ungkapnya.

 

Namun demikian lanjut Husima, sesuai amanat Permenpan RB RI di Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, survei kepuasan masyarakat wajib dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun bagi penyelenggara Pelayanan Publik.

“Hal itu agar tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat diperoleh, serta hasil survei ini juga akan menjadi bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik,” Tutupnya.

BACA JUGA:  Gubernur Sultra Ali Mazi Lantik Pj. Bupati Buton Tengah

 

Laporan : Man

Total Views: 485 ,

Comment