LPKR Menyoroti Maraknya Penambangan Galian C di Butur Yang Diduga Tidak Mengantongi Izin

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Lembaga Penegak Kedaulatan Rakyat (LPKR) Menyoroti Aktifitas Penambangan Galian Golongan C di Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) Kabupaten Buton Utara (Butur) yang diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) serta tidak mengantongi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta diduga salah satu pemilik Tambang galian golongan C adalah Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasalnya Aktifitas Penambangan Galian C yang diduga tidak mengantongi Izin tersebut Berada di Desa Wamorapa Kecamatan Wakorut Kabupaten Butur.

Ketua Umum LPKR Sultra Dito Barakati Mengungkapkan Pertambangan adalah termasuk jenis usaha yang menguntungkan. Pertambangan sendiri memiliki beberapa kelompok yang berbeda-beda berdasarkan jenis pengelolanya

“Salah satunya adalah pertambangan rakyat. untuk bisa menjalankan usaha seperti pertambangan rakyat tentu diperlukan beberapa prosedur seperti mengurus izin nya terlebih dahulu,”Kata Ketua Umum LPKR Dito Barakati melalui Press Rilisnya.Minggu (5/6/2022).

Dito Barakati Menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. kata dia, Ciri utama dari IPR adalah luas wilayah dan investasi yang memiliki batasan tertentu.

BACA JUGA:  Pemdah Butur Diminta Segera Tuntaskan Ketegangan Yang Terjadi Ditubuh Satpol-PP Butur 

“Pada umumnya orang atau golongan yang berhak mendapatkan IPR adalah penduduk setempat baik itu perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi,”sambungnya

Lebih lanjut Dito Barakati mengungkapkan IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun secara lengkap mengenai kebijakan pertambangan rakyat. Regulasi atau dasar hukum izin pertambangan rakyat sangat penting, terutama untuk membuka wawasan masyarakat.

“Namun Kini kembali marak pertambangan galian golongan C yang ada di Kabupaten Butur yang diduga tidak mengantongi izin IPR dan tidak mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),”ungkapnya

“Saya membaca dari beberapa media online dimana menjelaskan lokasi penambangan pasir tersebut berada pada dua titik yakni di Pesisir pantai Desa Wamorapa dan Kelurahan Labuan dan Penambangan Pasir tersebut telah berjalan selama kurun waktu satu tahun dan pemilik dari penambangan tersebut adalah oknum PNS Butur,”terangnya

Menurutnya Jika hal ini terus di biarkan maka akan terjadi pengrusakan Lingkungan dan berdampak terjadinya Dampak Negatif yang diperoleh dari penambangan pasir laut, karena penambangan pasir laut secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan.

BACA JUGA:  Delapan Hari Lakukan Operasi Patuh Anoa, Polres Butur Berhasil Menjaring Puluhan Unit Kendaraan

Ada Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut diantaranya Meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai.

“Semakin meningkatnya pencemaran pantai, Penurunan kualitas air laut yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut, Meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut,”ujarnya

“Jika hal ini terus dibiarkan, maka kami akan melaporkan pada Pihak penegak Hukum untuk menangkap oknum-oknum yang merusak lingkungan dan memberhentikan segala aktifitas penambangan galian C yang kami duga Tidak mengantongi Izin,”tegasnya

Sementara itu Saat dikonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra Muh. Hasbullah Idris mengungkapkan terkait Data dan Aplikasi Perizinan Galian C yang beroperasi di Kecamatan Wakorut Kabupaten Butur tersebut belum diketahui pasti berhubung masih menunggu data dari Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:  Hasil Ops Lilin Candi 2023, Polda Jateng Sebut Angka Kecelakaan Menurun 31 Persen

“Data dan aplikasi perizinan belum diserahkan ke Provinsi oleh Pemerintah Pusat,”Kata Kabid Minerba ESDM Sultra Muh.Hasbullah kepada sibersultra.id Minggu (5/6/2022).

Sementara itu Hasbullah menambahkan untuk kepastian waktu penyerahan data dan aplikasi perizinan itu pihaknya belum mengetahui pasti kapan pemerintah pusat akan menyerahkan data ke ESDM Provinsi Sultra.

“Masih menunggu penyerahan dari pemerintah pusat, kami tidak bisa mengkonfirmasi kapan pastinya,”Tutup Hasbullah

Sampai berita ini dilayangkan belum ada tanggapan dari pihak terkait yang diduga melakukan aktifitas pertambangan galian c tersebut tanpa mengantongi izin tersebut.

Laporan : Man

Total Views: 439 ,

Comment