Maraknya Pengeboman Ikan, Pemda Butur Diminta Lakukan Tindakan Tegas

Yus Asman

BUTON UTARA, SIBERSULTRA.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Buton Utara (Butur) diminta segera melakukan tindakan tegas kepada para pelaku ilegal fishing atau pengeboman ikan di perairan pantai Kecamatan Kulisusu Utara.

Hal itu dikatakan oleh ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur dan Anti Korupsi (Lepidak-Sultra) Laode Hermawan kepada sibersultra.id melalui perss rilisnya.Rabu (21/9/2022).

“Kepada Pemda Butur, polres Butur dan Kodim 1429 Butur untuk segera melakukan tindakan tegas kepada yang melakukan pemboman ikan di pesisir pantai Utara,” tegas Mawan.

Mawan menjelaskan peristiwa ini sudah berjalan dua hari bagaikan perang bar – bar yang tak terkendali seolah – olah negeri ini sudah tidak ada yang mengurusnya sehingga pembiaran pemboman ikan dilakukan sesuka hatinya.

Dilain sisi kata dia, para pemangku kebijakan hanya sibuk dengan giat rutinitas dan kadang hanya berorientasi kepada kepentingan personnya tanpa memperhatikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan lingkungannya.

BACA JUGA:  Penghujung Masa Jabatan, Kapolres Tegal Kota Resmikan Masjid Al Amin

“Saya hawatir dengan melupakan tugas tanggung jawabnya akan ada kutukan Alam,” ujar Mawan.

Dia mengingatkan kepada para pejabat Butur, kalau masyarakat sudah muak dan mencapai puncaknya maka akan ada gelombang kekuatan masyarakat yang akan menghantam kewenangan para pejabat Butur.

“Saya amati tata kelola pemerintahan di Butur sudah tudak jelas berganti Pimpinan sama saja, arahanya hanya sibuk mengurusi diri tanpa memperhatikan tugas tanggung jawabnya.termasuk Anggota Legislatis Dapil 2 tidak ada suara yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Penangkapan ikan secara illegal fishing dengan cara-cara yang merusak sudah berjalan lama di wilayah Buton Utara dan masyarakat sudah letih berteriak.

Sebab Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada di wilayah Butur.

Untuk itu, Pemda Butur terutama Dinas perikanan lakukan koordinasi dgn instansi terkait untuk bertindak mencegah bom ikan yang marak ini jangan hanya sibuk urusan bagi – bagi jaring, katinting itupun juga tidak jelas.

BACA JUGA:  Kasus Penganiayaan di Desa Amokuni Masuk Tahap Penyidikan

Peruntukannya alasannya karena sudah ada arahan dan merupakan hasil pikiran sedangkan tugas pokoknya Dinas Perikanan tidak paham untuk mengola Kelautan dan Perikanan yang ada di butur terutama pengelolaan hasil laut untuk ABD Butur.

“Padahal setiap tahun miliaran uang negara utk dinas perikanan tetapi data kami keseimbangan Ekonomi yang didapat dari Dinas Perikanan utk ABD Butur Nihil,” kata mawan

Mawan meminta kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing. Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak bom ikan, dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan.

BACA JUGA:  Kades Pebaoa Bakal Dilaporkan di Ombudsman dan Polisi, Diduga Rangkap Jabatan

Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.

“Kami berharap kepada pa Bupati tolonglah para Kadis ini di evaluasi kinerjanya, karena rata-rata kadis di butur ini SDMnya masih perlu banyak belajar,” harapnya.

 

Laporan: Man.

Total Views: 448 ,

Comment