Oknum Kades di Butur Rangkap Jabatan Dinilai Melanggar Undang-Undang

Yus Asman
ILUSTRASI

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara (Butur), Diminta berikan sanksi tegas terhadap Kades Pebaoa, Kecamatan Kulisusu Utara, yang diduga rangkap jabatan.

Diketahui, Kades tersebut telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK pada bulan Juni tahun 2022 dan tidak mau melepas salah satu profesinya untuk memilih sala satunya yaitu di PPPK atau sebagai kades.

Hal ini dikatakan oleh ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan, yang diterima media sibersultra.id, melalui perss rilisnya, pada, Minggu (07/01/2024).

Karena hal itu, Menyikapi persoalan yang sangat krusial di Pemerintahan Kabupaten Butur saat ini, seharusnya pihak dinas DPMD Butur harus memberikan sanksi tegas dengan memberhentikan kepala desa tersebut.

“Dan pihak inspektorat Butur harus mengambil langkah audit tertentu terhadap kepala desa yang merangkap jabatan,” ucap Mawan.

Mawan menegaskan, Jika pihak inspektorat, DPMD, Bupati dan Wakil Bupati Butur tidak mengambil langkah – langkah secepatnya dengan memberhentikan Kades Pebao, pihaknya akan melakukan langkah-langkah pelaporan di Ombudsman RI perwakilan Sultra.

BACA JUGA:  FRN Akan Membagi 5000 Picis Kaos Garuda Bhayangkara Kepada Wartawan

“Saya akan melakukan langkah – langkah pelaporan di Ombudsman RI perwakilan Sultra dalam pelanggaran maladministrasi dan di Polres Butur dalam hal dugaan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Lanjut, Mawan meminta pihak penyidik Polres Butur untuk memanggil inspektorat dan dinas DPMD Butur atas dugaan tutup mata alias terindikasi ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Lebih jauh, Penggiat Anti Korupsi ini menguraikan Undang-Undang nomor 6/2014 pasal 51 tentang desa, secara tegas melarang perangkat desa maupun kepala desa merangkap jabatan.

Jika terjadi perangkat desa maupun kepala desa rangkap jabatan, maka perangkat desa terancam bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Perangkat desa yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran secara tertulis,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Seimbangkan Harga Gabah

Sementara itu, kata dia, aturan dalam proses pengangkatan PPPK diketahui tidak membolehkan rangkap jabatan sebagai kepala desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 5 Ayat (2 ) Huruf H, dimana dalam kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

“Hal ini sangat jelas dari kedua undang-undang tersebut bahwa oknum kepala desa telah melanggar ketentuan secara administratif baik Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 51 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 5 Ayat (2) Huruf H,” bebernya.

Terakhir, mawan menguraikan, kepada pihak dinas DPMD Butur agar tidak mengatakan lagi terkait aturan mana yang harus dipakai dalam kasus Kades Pebaoa.

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BACA JUGA:  Sekda Butur Terbitkan Surat Pelarangan Mutasi dan Penugasan ASN PPPK, Begini Tanggapan Kadis BKPSDM Butur

“Antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat didelegasikan, artinya kepala daerah sebagai pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa,” tutup Mawan.

Hingga berita ini diterbitkan pihak media ini belum bisa menghubungi pihak-pihak terkait untuk dimintai tanggapan.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 5735 ,

Comment