Paparkan Kekuatan Caleg Dengan Nominal Uang Lewat Media Sosial, LIRA Butur Nilai Tindakan Akun Dea Andini Tidak Etis

Yus Asman

BUTON UTARA, Sibersultra.id – Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kabupaten Buton Utara (Butur) Alwin Hidayat, menyayangkan adanya postingan di sosial media melalui Facebook di grup butur perubahan.

Postingan tersebut, mengatakan satu figur caleg dari partai Golkar Butur dengan Nama inisial FFJ telah mempetak-petakan suara di daerah pemilihan (Dapil) III dengan jumlah Suara 1.800 dengan Nominal Rupiah yang berbeda-beda.

Postingan itu dari akun Dea Andini dengan caption “Insyah Allah Bangkudu Raya 100 Suara 1.5 juta Perkepala. Dempa 200 Suara, Lr. Takaora 400 suara, Lr. Tasauea 400 suara. Total keseluruhan Bangkudu Raya 1000 suara.

Kel. Wandaka 300 suara, 1 juta Perkepala, Kel. Saraea kandang sendiri 300 suara, 500 Ribu perkepala. Kel. Lipu Raya 200 suara, 500 Ribu per kepala Ditambah ASN.

Atas postingan itu, Bupati LIRA Butur Alwin Hidayat mengatakan Sangat tidak etis tindakan yang dilakukan simpatisan dengan memprestasikan eksitabilitas calon yang ingin dimenangkannya dengan mengukur suara rakyat menggunakan Uang Mahar.

BACA JUGA:  Maraknya Dugaan Penimbun BBM, Ketua SPW Minta Kapolda Sultra Evaluasi Kinerja Kapolres Butur

Alwin mengungkapkan, Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dan telah menjadi Cultur di Buton Utara, dalam system sosial kemasyarakatan, ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi.

“Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak,” ucap Alwin kepada awak media, Sabtu (24/06/2023).

Kata dia, Dampak dari money politik seperti Merendahkan martabat rakyat. Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak langsung tetapi nyata telah mejadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang suaranya dapat dibeli.

“Kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik,” bebernya.

Alwin menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diatur ketentuan dan sangsi para Caleg yang melanggar Ketentuan Regulasi atau melawan Hukum, money politik atau politik uang merupakan suatu tindakan pidana.

BACA JUGA:  PJ Gubernur Sultra Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2024

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu), pada Pasal 515.

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, Selanjutnya dalam Pasal 523 telah jelas,” terangnya.

Lanjutnya, Beranjak dari rangkaian politik uang yang telah mengakar KPU dan Bawaslu Buton Utara Harus bekerja secara profesional dan mengikuti anjuran UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Kejadian seperti ini adalah tantangan Terbesar bagi KPUD dan Bawaslu Butur untuk Menciptakan Pemilu yang Damai.

BACA JUGA:  Ini Pesan Presiden Joko Widodo Kepada Hadi Tjahjanto dan AHY

“Secara gambaran Pemberantasan Politik uang memang tidak semata-mata peran KPU dan Bawaslu, melainkan Melibatkan Seluruh Instrumen Serta masyarakat itu sendiri,” pungkasnya

Maka dari itu, pihaknya akan mendukung penuh kinerja KPU dan Bawaslu Butur dan membantu kinerja KPU dan Bawaslu dalam mengawasi agar tercipta Pemilu Yang Damai.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1053 ,

Comment