Pekerjaan Peningkatan Jalan Lakawoghe-Tanjung Pinang Mubar Diduga Terjadi Praktek Korupsi

Yus Asman
Ketgam: Ketua AMPERA Sultra, Alwin Hidayat. Foto: Ist

SIBERSULTRA.ID, Muna Barat – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat Sulawesi Tenggara (Ampera Sultra) menyoroti Pekerjaan peningkatan Jalan Lakawoghe – Tanjung Pinang, Kabupaten Muna Barat yang diduga terjadi Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketua Ampera Sultra Alwin Hidayat mengatakan, Tahun 2023 melalui Dinas PUPR Kabupaten Muna Barat Menganggarkan Peningkatan Jalan Lakawoghe – Tanjung Pinang dengan Pelaksana pekerjaan oleh APBD (DAK) Tahun Anggaran 2023 dengan Pemenang kontrak CV. Azzahra dengan anggaran sebesar Rp. 10.187.680.000.

Kata dia, Ampera Sultra telah melakukan studi lapangan terhadap hasil pelaksanaan Proyek Pingkatan Jalan Lakawoghe – Tanjung Pinang dan pada tahap akhir pekerjaan 100 persen.

“Dari hasil Investigasi kami menemukan adanya dugaan pelaksanaan Proyek Pingkatan Jalan Lakawoghe – Tanjung Pinang pada pekerjaan Drainase tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak peleksanaan pekerjaan sehingga mengakibat kerusakan yang cukup parah,” ucap Alwin HidayatHidayat kepada media ini, Kamis (01/02/2024).

BACA JUGA:  Pemkab Butur Gelar Diseminasi Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Tahun 2023

Lanjut, Alwin Juga mengakatan, bahwa Pada Pekerjaan tersebut terkesan semboromo dan ditemukan banyaknya retakan serta di indikasihkan pekerjaan tidak sesuai speksifikasi, dan Pada Pekerjaan Pengaspalan kami indikasikan ketebalan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak peleksanaan pekerjaan.

“Dugaan terhadap pelanggaran pelaksanakan pekerjaan diindikasikan banyak terjadi penyimpangan dan pekerjaan terkesan dilaksanakan secara semborono serta tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan,” katanya.

“Sehingga dimungkinkan bahwa tindakan tersebut diindikasikan banyaknya penyimpanyangan yang menyebabkan kerugian Negara dalam pelaksanaanya,” sambungnya.

BACA JUGA:  Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, IMDK Gelar Semarak Lomba di Desa Kalibu

Alwin Hidayat Mengatakan, Dengan adanya Indikasi KKN, Pihaknya Mendesak Kejaksaan tinggi (Kejati) Sultra untuk segera melakukan investigasi serta pemanggilan kepada kepala dinas PUPR kabupaten Muna Barat dan CV. Azzahra selaku penenang berkontrak.

“Kami juga meminta Kejati sultra untuk membentuk tim khusus agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hinggah tahap penyidikan penetapan tersangka atas dugaan KKN peningkatan jalan lakawoghe – tanjung pinang T.A 2023 di kabupaten muna barat yang diduga tidak sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga mendesak BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra untuk segera melakukan pengauditan anggaran peningkatan jalan lakawoghe – tanjung pinang tahun anggaran 2023 di kabupaten Muna Barat.

BACA JUGA:  Panitia Pelaksana Rampungkan Persiapan Mubes Pembentukan IKA Smansaku 

Hingga berita ini dilayangkan media ini belum bisa menghubungi pihak dinas terkait untuk dimintai tanggapan.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 2078 ,

Comment