News  

Pemdes Silea Bantah Tuduhan DPD LIRA Konawe Adanya Dugaan Mark Up Pembangunan JUT di Dusun II

Yus Asman
Ketgam: proses pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Silea, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe.

SIBERSULTRA.ID, KONAWE – Kepala Desa (Kades) Silea,Kecamatan Nesulitu, Kabupaten Konawe, Kasran angkat Bicara terkait tuduhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe atas dugaan Mark Up pada Pekerjaan pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan Prasarana Penyulingan Nilam di Desa Silea.

Pasalnya, Usai di Laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) Atas Tuduhan dugaan Mark Up pekerjaan JUT, Kades Silea Bersama Sekdesnya Langsung berkunjung ke polres Konawe guna untuk mendahului panggilan dan klarifikasi kepada pihak APH.

Ketgam: Sekdes Silea, Ebin Lolombulan, S. Kom bersama PD, PLD, Tenaga Teknik dan perwakilan masyarakat saat melakukan pengukuran JUT.

“Sebagai bentuk Koperatif dan rasa tanggung jawab Sebagai Pemerintah Desa Silea dalam merespon aduan Masyarakat Melalui DPD LIRA Konawe, Pada Hari ini 27 Desember 2022 saya bersama Sekdes Silea berkunjung ke kantor Polres Konawe,” Kata Kasran Kepada Awak Media.Selasa (27/12/2022).

Kata dia, Hal itu dilakukan guna untuk mendahului panggilan dan klarifikasi kepada pihak APH terkait isi pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa DPD LIRA Kabupaten Konawe telah melaporkan kasus Dugaan Mark Up Pembangunan Peningkatan JUT dan Pembangunan Prasarana Penyulingan Nilam di Desa Silea.

BACA JUGA:  Saddan Sitorus Buka Borok Alvin Lim dan LQ Indonesia Law Firm

Kasran menjelaskan dari Hasil kunjunganya di Polres Konawe, menyebutkan bahwa hal tersebut belum bisa diproses, sebab masih berada pada tahun yang sama atau belum selesai pelaksanaan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan kemungkinan diproses tahun depan.

“Pihak Polres Konawe dalam hal ini Tim Penyidik Tipikor mengapresiasi responsif dan sikap Koperatif Kami sebagai Pemdes,” terangya.

Lanjut, Kasran menyampaikan bahwa untuk Pembangunan dan Peningkatan JUT Desa Silea yang terletak di Dusun II, Jalan Rambutan hanya dikerjakan sepanjang 1 Kilometer sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai Perencanaan yang termuat dalam RKPDesa Tahun Anggaran 2022 pada Musrembangdes tahun 2021. Demikian juga dengan Pembangunan Prasarana Penyulingan Nilam.

“Adapun jumlah anggaran yang benar dari masing-masing kegiatan tersebut yakni Pembangunan/Peningkatan JUT itu sebesar Rp. 179.500.000 dan Pembangunan Prasarana Penyulingan Nilam (Ketel) sebesar Rp. 153.000.000,” ungkapnya.

Terakhir, Dirinya mengungkapkan bahwa apa yang di tuduhkan kepada Pemdes Silea tidaklah benar, Karena Berdasarkan informasi yang masih Keliru.

BACA JUGA:  Kejagung Periksa Dua Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah

Menurutnya, bisa jadi sumber informasi yang diterima dari masyarakat adalah masyarakat yang tidak pernah hadir dan ikut rapat dari awal perencanaan sampai penetapan dan tidak pernah mengikuti musrembangdes, sehingga seenaknya saja masyarakat tersebut memberikan informasi keliru/salah/bohong (HOAX).

“Akan tetapi sebagai Pemerintah Desa saya sangat legowo dan mengapresiasi bahkan menerima kritikan dari teman-teman, saudara-saudara saya yang bergelut di dunia aktivis maupun pemerhati,” tutupnya.

Diwaktu Yang Sama Sekdes Silea Ebin Lolombulan sekaligus Ketua Tim Perencanaan Pembangunan di desa Silea menyayangkan hal yang dimuat dibeberapa media sebab melihat isi yang disebutkan saja sudah tidak sesuai dengan Data/Dokumen yang ada di desa (RKPDesa) seperti jumlah anggaran yang disebutkan itu sudah tidak Benar (ada kekeliruan) bahkan Volume yang disebutkan juga tidak begitu.

“Mengenai Peningkatan JUT awalnya kami melakukan pengukuran lokasi, bersama Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Tenaga Teknik itu memang sepanjang 2 KM, dan untuk diketahui juga dalam Perencanaan Desa mulai Musdes sampai Musrembangdes masyarakat yang turut hadir dalam setiap musyawarah tahu bahwa JUT tersebut memang hanya bisa dikerja sepanjang 1 KM,” ucap Ebin

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Dorong Setiap Kota Miliki Strategi dan Gagasan Besar

Kata dia, 1 Kilo meter itu disesuaikan anggaran yang ada.Jadi yang bilang 2 KM itu masyarakat yang tidak sama sekali pernah hadir dalam rapat bahkan batang hidungnya pun tidak pernah kelihatan di desa.

“Sebagai Pemerintah Desa kami menghimbau bagi masyarakat yang tidak pernah mengikuti rapat perencanaan sampai akhir jangan asal memberikan informasi hoax,”tutupnya.

Tak lupa Ebin menjelaskan Perlu di ketahui kehadiran Pihaknya di Polres Konawe dalam hal ini Tim Penyidik Tipikor mengapresiasi responsif dan sikap Koperatif Kami sebagai Pemdes.

“Karena Belum dipanggil sudah datang ada juga orang dipanggil-panggil klarifikasi tidak datang-datang). Ucap Ebin sambil menirukan ucapan dari Pihak Tipikor Polres Konawe.

 

Laporan: Rian Mokoginta.

Editor:Redaksi

Total Views: 446 ,

Comment