Daerah  

Pemkab Butur Menggelar Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform

Yus Asman

BUTON UTARA, SIBERSULTRA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar rapat Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL).

Diketahui, Rapat ini digelar guna untuk mendapatkan persetujuan dalam mendorong proses percepatan pendistribusian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya kepada petani di Kabupaten Buton Utara melalui program redistribusi tanah obyek landreform.

Selaku unsur Ketua dan Anggota PPL, Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim mewakili Bupati Butur sebagai Ketua PPL, membuka sekaligus memimpin Rapat Sidang PPL yang dilaksanakan tepatnya di Aula Setda Butur. Rabu (28/9/2022).

Hardhy Muslim menjelaskan, bahwa Kebijakan landreform atau Reforma Agraria Merupakan upaya untuk menata Kembali hubungan antara Masyarakat dengan tanah, melalui penataan, penyesuaian, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan.

BACA JUGA:  Masyarakat Pesisir dan Nelayan Dihimbau Waspadai Erupsi Gunung Anak Krakatau

Menurutnya, Reforma Agraria terhadap kegiatan Redistribusi Tanah merupakan solusi terbaik dalam Upaya mengatasi Permasalahan Sektor Agraria, guna mendapatkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat Selain Kegatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dengan begitu Sekda Butur mengharapkan ada sinergisitas dan Komitmen dari Penyelenggara Reforma Agraria, Dalam hal ini Panitia Pertimbangan Landreform Butur untuk bisa mencapai persetujuan dari anggota.

“Sehingga hasilnya dapat ditindak lanjuti menjadi pemberian Hak Milik (Sertifikat),” harapanya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Butur H. Abdul Rahman, membeberkan target Redistribusi Tanah tahun 2022 untuk Kabupaten Butur sebanyak 500 Bidang, yang tersebar di Desa Triwacu-wacu 51 Bidang.

BACA JUGA:  Wakili UHO Ajang Lomba Esai se-Universitas di Indonesia, Ketua Kohati HMI MPO Kendari Raih Juara 3

“Diantaranya Desa Laeya 93 Bidang, Desa Matalagi 216 Bidang, Desa Sumampeno 30 Bidang Dan Desa Bumi Lapero 110 Bidang Yang Sudah Di Selesaikan Oleh Tim Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Butur,” tuturnya.

Ia berharap Semoga seluruh potensi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Kabupaten Buton Utara Setelah Dinyatakan Clear and Clean, Dapat Ditindak Lanjuti Dengan Sertifikat Tanah Melalui Kechatan Redistribusi Tanah.

Untuk diketahui, PPL Kabupaten Butur dibentuk Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor 103 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022. Guna Mendukung Tercapainya Perlaksanaan Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah.

Total Views: 655 ,

Comment