Daerah  

Pimpin Rakoor Tim PPS, Wabup Butur: Wujudkan Pembangunan Tanpa Masalah

Yus Asman

BUTON UTARA, SIBERSULTRA.ID – Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Ahali memimpin Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaksanakan tepatnya di Aula Kantor Bappeda.Jum’at (9/9/2022).

Dalam sambutannya, Ahali menyampaikan Kepada Dinas terkait dan kontraktor pelaksana kegiatan agar membangun sinergitas dengan pihak-pihak yang berkompeten, khususnya kepada Tim PPS Kejati Sultra. agar program pembangunan startegis di Butur dapat terlaksana dengan baik.

“Sehingga asas manfaatnya dapat terwujud dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, sinergitas yang dibangun itu penting untuk mendapatkan masukan, saran pemikiran dari Tim PPS agar tidak tejadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

BACA JUGA:  Tampung Limbah OB Dipinggir Rumah Warga, Ketua PPWI Konawe Kecam Tindakan Pekerja PT. SACNA

Ahali juga menegaskan kepada para kontraktor dan rekanan lainnya agar bekerja sesuai dengan kontrak yang ada dan bekerja sesuai dengan perjanjian batas waktu yang telah di tetapkan.

Ketgam: Proses penandatanganan Pakta Integritas dari masing-masing unsur Tim PPS Kajati Sultra yang disaksikan langsung Wakil Bupati Butur Ahali,SH,.MH, Asisten Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan,SH., MH., dan Inspektur Inspektorat Daerah Butur LM. Karya Jaya,S.Sos., S.Pi., M.Eng.

Diakhir Rakoor, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dari masing-masing unsur Tim PPS Kajati Sultra.

Tujuan Pakta Integritas ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban para pihak, dalam melaksanaan pekerjaan 12 paket proyek pada Dinas PUPR Butur dan Dinas Perindag Butur, yang mendapat Pengawalan dan Pengamanan langsung dari Seksi PPS Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra.

Sementara itu Adapun isi Pakta Integritas tersebut menyatakan sebagai berikut:

BACA JUGA:  DPRD Butur Setujui Tujuh Raperda Usulan Pemda Menjadi Perda

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, transparan dan profesional dalam arti bekerja optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Membangun koordinasi dan komunikasi secara terbuka dalam rangka mengatasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan.

Untuk diketahui Rakoor tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buton Utara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Buton Utara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Butur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PERINDAG Butur,Serta para Kontraktor Pelaksana Kegiatan.

BACA JUGA:  Sebanyak 50 Peserta Ikut Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

 

Laporan : Redaksi.

Total Views: 489 ,

Comment