Sekda Butur Hardy Muslim Membuka Resmi Pelatihan Sistem Informasi AKLAP

Yus Asman

KENDARI, SIBERSULTRA.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Muhammad Hardhy Muslim Membuka secara resmi Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Akutansi dan Pelaporan ( AKLAP) bertempat di Hotel Zahra Syariah Kendari.Jum’at (9/9/2022).

Kegiatan Pelatihan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 9 – 10 September 2022, dengan Narasumber dari Analisis kebijakan ahli madya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri RI.

Dalam Sambutannya Sekda Butur Hardhy Muslim menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 391 dan pasal 396 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui kementrian dalam negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem pembangunan Daerah.

“Dalam permendagri tersebut mengatur sistem informasi Pemerintah daerah dalam satu sistem yang terintegrasi,” ungkapnya.

Kata dia, tujuan di keluarkannya permendagri ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan informasi Pemda yang terhubung dalam satu sistem informasi dalam rangka menyampaikan informasi kepada Masyarakat.

BACA JUGA:  16 Orang Jadi Tersangka Proyek BTS 4G, Ancaman Hukuman 6 Sampai 18 Tahun Penjara

Berhubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta Regulasi terbaru dari pemerintah pusat.Selaku pemda Buton Utara bermaksud menyelenggarakan kegiatan pelatihan SIPD terkait Akutansi dan Pelaporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

“Yakni penganggaran dan penatausahaan,” ujarnya.

Lanjut, dirinya menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksannya kegiatan pelatihan tersebut, yang dimana diikuti para bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan pada level unit dan SKPD sebagai aktor pengelola keuangan se-Kabupaten Butur.

Sekda Butur juga menambahkan bahwa akutansi dan pelaporan merupakan muara dari seluruh rangkaian proses bisnis dalam pengelolaan keuangan daerah satu periode tertentu, yang terintegrasi dalam bentuk pertanggungjawaban keuangan.

“Baik pada tingkatan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pada level pemerintah daerah,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemkab Butur Menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Institusional

Menurutnya, Dengan aplikasi SIPD Kemendagri bisa memantau secara langsung ke masing-masing daerah. Kemendagri bisa melihat secara langsung dana transfer ke daerah, Kemendagri juga bisa memantau secara langsung evaluasi ke daerah-daerah.

“Melalui aplikasi ini dapat terpantau kondisi daerah. Bisa menjadi bahan evaluasi, bisa terpantau daerah yang sering melakukan pergeseran artinya tidak matang dalam perencanaannya,” terang Hardhy.

Diakhir sambutannya ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri RI, atas kesediaannya memenuhi undangan.

“Kami juga berharap pada peserta Pelatihan agar supaya mengikuti dengan baik semua rangkaian materi yang di sampaikan oleh Narasumber, serta menanyakan hal-hal yang menjadi kendala dalam mengoperasikan Aplikasi SIPD,” harapnya.

 

BACA JUGA:  Ketua PPWI Bidang Hubungan Internasional Hadiri Konferensi Medis RS Haykel Lebanon

Untuk diketahui Dalam kegiatan tersebut, Sekda Butur didampingi oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Butur Abdul Wahidin, serta para narasumber dari Analisis kebijakan ahli madya Direktorat jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri RI Muliani Sulya Fajarianti, dan Dr. Horas Maurtis Panjaitan.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 648 ,

Comment