Sekda LSM LIRA Konawe Laporkan PT. TPM di Kementerian Koordinator dan Investasi RI

Yus Asman

JAKARTA, Sibersultra.id – Dewan pimpinan daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe kembali melaporkan salah satu perusahaan Sawit yang berada di Kabupaten Konawe salah satunya PT. Tani Prima Makmur (TPM).

Laporan itu dilakukan oleh Sekda LSM LIRA Konawe Agus Salim Sehubungan dengan berita temuan BPKP mengenai adanya 3,3 juta hektare perkebunan sawit dikawasan hutan.

Agus salim mengaku membuat laporan kepada Ketua Satuan Tugas kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan Investasi RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) nomor 9 tahun 2023, tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dengan adanya laporan tersebut, Agus meminta agar sekiranya memeriksa aktifitas perkebunan sawit PT. TPM di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini Mengenai seluruh perizinan, seperti izin lokasi, pajak bumi dan bangunan (PBB), Hak Guna Usaha (HGU) dan izin usaha perkebunan (IUP).

“Termasuk berapa luasan tanah sebenarnya yang dikelola oleh PT. TPM, karena sepengetahuan kami berdasarkan aturan yaitu setiap perusahaan atau group perusahan perkebunan pemilik IUP dalam mengelola tanah perkebunan maksimal seluas 100.000 Ha,” ucap Agus. Senin (26/06/2023).

BACA JUGA:  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Menerima Pelimpahan Berkas Perkara TPPU

Agus menduga PT. TPM tidak melaksanakan ketentuan pasal 58 UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, mengenai kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Hal tersebut ia mengatakan, didukung dengan pengakuan Legal Manager PT. TPM di beberapa Media online, dimana dia menyebutkan pihaknya tidak melakukan inti plasma (bagi lahan) melainkan skema bagi hasil kemitraan, dengan alasan bahwa hal tersebut aspirasi masyarakat, koperasi, tokoh adat dan agama.

“Padahal seharusnya Legal Manager PT. TPM memahami bahwa ketentuan pasal 58 itu kewajiban perusahan dan apabila tidak dilaksanakan dikenai sanksi sebagaimana ketentuan pasal 60 UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan,” kata Agus.

Selanjutnya, kata dia, Legal Manager PT. TPM seharusnya memahami yaitu antara pembangunan kebun masyarakat (pasal 58) dengan kemitraan usaha perkebunan (pasal 57) adalah dua hal yang berbeda dan diatur dalam pasal tersendiri dalam UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

BACA JUGA:  Dekat Dengan Santri, LPPI: KSAD Dudung Faham Sejarah Kemerdekaan Bangsa

Fakta menariknya sejak PT. TPM masuk menemui masyarakat dan sosialisasi guna pengembangan tanaman sawit, PT. TPM menyampaikan kepada masyarakat bahwa usaha pengembangan kelapa sawit dibuat sistem kemitraan dengan pembagian yaitu 65 persen dan 35 persen.

“Namun saat ini apakah pembagian telah sesuai persentase tersebut dan apakah para pemilik lahan semuanya menerima pembagian 35 persen, hal tersebut tidak dibuka kepada publik,” ucapnya.

Lebih jauh, Sekda LIRA Konawe ini mengatakan fakta menarik lainya yaitu ternyata dalam dokumen kemitraan lahan pengembangan kelapa sawit PT. TPM terselip surat kesepakatan pelepaaan/penyerahan tanah dari masyarakat.

Hal tersebut diduga kuat sengaja dibuat oleh PT. TPM guna menjadi perlindunganya ketika kedepan ada tuntutan masyarakat mengenai bagi hasil kemitraan 65 Persen dan 35 persen.

Kolusi antara PT. TPM dengan oknum Pemerintah di Kabupaten Konawe dengan oknum BPN Kabupaten Konawe, senada dengan itu mengenai dugaan pelanggaran Pejabat (Oknum) juga disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas berdasarkan Kepres RI nomor 9 tahun 2023, sebagaimana dituliskan media online, hari jum’at 23 Juni 2023.

BACA JUGA:  PMI Kabupaten Butur Menggelar Kegiatan Donor Darah 

“Harapan kami semoga Satuan Tugas yang dibentuk , bisa turun langsung ke Kabupaten Konawe untuk melihat secara langsung aktifitas usaha perkebunan PT. TPM dan dokumen-dokumen perizinan PT. TPM serta dokumen kemitraan PT. TPM dengan Masyarakat,”jelasnya.

“Termasuk dugaan tidak adanya kebun masyarakat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut kami lakukan guna kepentingan Negara dan Masyarakat,” tutupnya.

Laporan: Masda Agus

Editor : Redaksi

Total Views: 583 ,

Comment