Sekertariat Pokja PBJ Wakatobi, Dijadikan Tempat Pembuatan Dokumen Kontrak Penyedia

Yus Asman

SiberSultra.id, Wakatobi  – Selain tempat untuk Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia, Sekertariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Wakatobi memiliki fungsi lain.

Diketahui Sekertariat tersebut dijadikan sebagai tempat Penyusunan Pembuatan kontrak pemenang tender pada sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Wakatobi

Hal itu terungkap dari pengakuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Wakatobi Adi Rahman saat di temui Awak Media Di Kantor Dikbud Wakatobi Pada, Kamis (30/06/2022)

Adi mengungkapkan, Sejumlah kontrak Proyek pemerintah yang ada di Dikbud Wakatobi di buat oleh Pokja hal itu disebabkan karna pihaknya terbatas akan sumber daya manusia

BACA JUGA:  Menjelang Tahun Politik, MUI Gulirkan Sembilan Kesepakatan Ukhuwah Islamiyah

meskipun begitu Adi mengetahui, bahwa pembuatan Kontrak, seharusnya adalah Wilayahnya Sebagai PPK

“Kontrak itu kan Wilayahnya PPK karna kita ini kan terbatas tenaganya, jadi kita minta bantu di sana, mereka bantu bikin” ungkapnya

Terkait ada tidaknya Pungutan pada pembuatan dokumen kontrak tersebut, Adi Menuturkan ia hanya bertanda tangan ketika kontrak sdah selesai di buat adapun ada pungutan bukan lagi sepengatahuannya

“yang jelas kalau ada kontrak saya tanda tangan saja, kalaupun juga ada pungutan, tidak tahu barangnya seperti apa” Bebernya

BACA JUGA:  Wabup Butur Ceramah Agama Tentang Berkah di Bulan Puasa

Sementara itu Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Wakatobi Muhammad Aris Daud, Beberapa kali di datangi di Sekertariat untuk di konfirmasi, tidak ada di tempat, dihubungi melalui via tlfon tidak tembus.

Diwartakan sebelumnya, Pemerhati Konstruksi Wakatobi Adianto Melaporkan Dugaan Kongkalikong Proses tender proyek pemerintah Di Kejaksaan Negeri (Kajari) Wakatobi

Dalam laporan yang dilayangkannya di antaranya adalah Dugaan Pungutan Liar Pembuatan dokumen Kontrak bagi penyedia yang memenangkan Tender.

Adapun terlapor di antaranya adalah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta PPK.

BACA JUGA:  Tekan Peredaran Narkoba, Garnizun Sultra Akan Menggelar Sosialisasi Tingkat SMA Sampai Perguruan Tinggi

 

Laporan : Mardin

Total Views: 580 ,

Comment