News  

Soal Dugaan Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen, Rektor UHO Angkat Bicara

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, KENDARI – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Muhammad Zamrun Firihu angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen inisial B terhadap mahasiswi berinisial R di rumah dosen pada Senin, 18 Juli 2022.

 

“Terkait laporan korban ke pihak kepolisian itu merupakan urusan pribadi dan tidak menyangkut institusi. Saya tidak bisa memberikan komentar,” ucap Zamrun, Kamis (21/7/2022).

 

 

Sore kemarin, kata dia, mahasiswi sudah melaporkan kasus tersebut ke rektorat. Namun, Zamrun mengaku, belum sempat berdiskusi kepada yang bersangkutan. Pada intinya dengan adanya laporan itu, pihak universitas akan mengambil sikap seperti apa proses selanjutnya.

 

Rektor dua periode ini menegaskan, UHO ada dewan kode etik dan disiplin. Kasus ini akan diarahkan ke dewan kode etik dan disiplin di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Ingatkan Agus Flores Harus Rendah Hati dan Tetap Semangat

 

“Sebenarnya kalau ke pihak kepolisian itu berkaitan dengan urusan pidana, kalau kita di universitas berkaitan dengan kode etik. Kita sudah biasa menangani kasus seperti ini,” ujarnya.

 

Kalau kasus ini, sambung Zamrun, memang sudah menjadi perhatian dari kementerian karena tahun lalu para pimpinan perguruan tinggi dikumpul untuk mensosialisasikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

 

“Nah, itulah nanti dasar kita. Artinya kita sudah punya organ untuk menangani itu dan acuannya kita itu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021,” jelasnya.

 

Dalam Permendikbudristek juga mengatur bahwa universitas bisa melakukan pendampingan konseling, advokasi atau bantuan hukum. Kalau misal yang bersangkutan setuju dan tidak bisa serta merta perguruan tinggi langsung mengambil sikap.

BACA JUGA:  Ketua Komite I DPD RI Desak Presiden Jokowi Lindungi Rakyat dan Tanah di Rempang

 

“Dan kita tetap harus ada persetujuan dari yang bersangkutan dan di dalam aturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana cara menanganinya sementara proses berlangsung maupun setelah kasus ini selesai,” pungkasnya.

 

Jelasnya, kata dia, menjadi acuan UHO di Permendikbudristek tersebut dan tidak lari dalam aturan itu sudah dijelaskan, sanksi administrasi yang akan dijatuhkan oleh oknum dosen dari ringan maupun berat.

 

“Kalau sanksi ringan, kita akan beri teguran tertulis dan membuat pernyataan agar si pelaku tidak mengulangi lagi dengan item-item tambahan sanksi. Kalau misalkan dia pejabat, kita akan berhentikan dari jabatannya dan saksi paling beratnya bisa saja diberhentikan sebagai PNS,” tandasnya.

 

Oleh karena itu, Zamrun mengimbau kepada dosen mahasiswa dan tenaga pendidik lainnya untuk mematuhi aturan yang sudah ada, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

BACA JUGA:  Satgas Pamtas Yonif 725 Woroagi Bersama Anak-anak Sekolah Melaksanakan Upacara Bendera 

 

“Sebenarnya dalam Permendikbudristek tersebut itu antara dosen dan mahasiswa ataupun siapa saja jangan berinteraksi di luar kampus yang berkaitan dengan akademik. Kalau bisa selesaikan di kampus saja,” pungkasnya

 

 

Laporan: Jailin

Total Views: 440 ,

Comment