Tak Punya Asas Manfaat untuk PAD Butur, LSM LIRA Sorot Aktivitas Ilegal Mining

Yus Asman
ILUSTRASI

BUTON UTARA, Sibersultra.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM LIRA Kabupaten Buton utara (Butur), Sulawesi tenggara (Sultra), Menyayangkan adanya Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak Memiliki Asas Manfaat Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Butur.

Hal itu dikatakan oleh Bupati DPD LSM LIRA, Alwin Hidayat kepada media ini, via telepon selulernya, Rabu (16/08/2023).

Alwin Hidayat Mengatakan Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah.

Kegiatan usaha pertambangan merupakan bagian dari kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.

Menurut Alwin, Setiap individu atau perusahaan yang ingin melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BACA JUGA:  DPD HSNI Sultra Minta Kepolisian Usut Tuntas Insiden Penembakan Nelayan di Konsel

“Namun sayangnya di kabupaten Butur telah Begitu Marak Terjadi Ilegal mining atau adanya dugaan kegiatan pertambangan illegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan diri individu tanpa mementingkan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” ungkap Alwin.

Melihat dari pada kondisi itu, Kata dia, Penambangan Batuan jenis krikil maupun Pasir Di Buton Utara perlu diperhatikan, Sebab penambangan persebut Diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUJP, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR),SIPB Serta Tidak Memiliki Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selin itu, tidak Melakukan Upaya Kelola/Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan diduga Tidak Memiliki Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai Syarat untuk melakukan Pertambangan Secara Legal dan tidak melawan Hukum.

BACA JUGA:  Kapal Motor Tanpa Nama Muat Ribuan Liter BBM Jenis Solar Diamankan Polisi

Tidak hanya itu, Alwin Hidayat mengatakan Dampak yang ditimbulkan dari Aktivitas penambang batu (Krikil) Yaitu Akibat adanya aktivitas penambangan menimbulkan dampak terhadap kondisi abiotik, kondisi biotik, dan kondisi sosial budaya.

Dampak yang paling jelas terlihat yaitu pada kondisi fisik, banyaknya lubang-lubang bekas tambang, serta sisa-sisa Batu, Kerusakan fisik lain juga terjadi pada akses jalan. Truk yang digunakan sebagai alat transportasi kegiatan penambangan membuat jalan tersebut menjadi cepat rusak.

“Hal tersebut dikarenakan truk beserta muatan Batu dan tidak jauh berbeda dengan dampak penambangan pasir,” bebernya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Pemda Butur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

“Namun Ketika LHP BPK T.A 2021 Menjabarkan Bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak tertib bahkan Tidak melakukan Pembayaran Pajak Untuk PAD.

Dirinya tegaskan, Hal ini Seharusnya Mendapat Perhatian Penting dari Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum untuk menertibkan maraknya penambangan Ilegal yang ada di kabupaten Buton Utara.

BACA JUGA:  Jumat Curhat Bersama Komunitas Motor dan Mobil, Wakapolda Sultra: Seluruh Keluhan Akan Kami Tindaklanjuti

“Dan apabila Pelaku Usaha tidak memerhatikan Segala izin yang ada semestinya aparat Penegak Hukum maupun Instansi Terkait agar memberikan Sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan penambangan Ilegal yang tidak mengantongi izin,”tegas Alwin.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 976 ,

Comment