Tekan Dampak Inflasi, Sekda Butur Serahkan Bantuan Perlindungan Sosial

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, BUTON UTARA – Dalam Rangka Pengendalian dan penanganan dampak inflasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara (Butur) Muhammad Hardhy Muslim,menyerahkan bantuan Perlindungan Sosial yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Butur.Selasa (22/11/2022).

Penyerahan Bantuan diberikan secara simbolis kepada UMKM, Lansia, Disabilitas, Penyandang Cacat dan subsidi sektor transportasi Angkutan Umum dan Ojek serta Penyerahan Bantuan Polibag Cabai Merah Keriting dan Bibit Bawang Merah kepada Kelompok Tani serta Penyerahan Bantuan Alat Produksi Minyak goreng dan Alat Cetak Batako.

Sekda Butur Hardhy Muslim menyampaikan sambutan Bupati mengenai Kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini telah berdampak pada kenaikan atau penyesuaian harga diseluruh Indonesia. Hal inilah yang memicu terjadinya Inflasi diseluruh daerah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Butur.

Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga lainnya telah memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan penanganan Inflasi di Daerah.

Dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, yang dalam pelaksanaannya telah di tindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 369 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Belanja Wajib Kegiatan Penanganan Inflasi Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA:  Dinilai Sarat Masalah, Fatriah Minta Anggota DPRD Butur Komisi III Lakukan RDP

“Adapun sumber pendanaan dari kegiatan penanganan dampak Inflasi di Kabupaten Buton Utara ini sesuai PMK 134/PMK.07/2022 sebesar 2 Porsen dari Dana Transfer Umum atau Dana Alokasi Umum Tambah Dana Bagi Hasil untuk Bulan Oktober, November, dan Desember Tahun Anggaran 2022, dan telah dibagi atas empat program yakni, Bantuan Sosial, Penciptaan Lapangan Kerja, Subsidi Sektor Transportasi, dan Perlindungan Sosial Lainnya,” Kata Hardhy Muslim.

Selanjutnya, Keempat kategori Program tersebut telah didistribusi kepada Tujuh Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan Instansi Tekhnis pelaksana program, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindusterian dan Perdagangan, untuk Program Penciptaan Lapangan Kerja, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM untuk Program Bantuan Sosial, Dinas Perhubungan untuk Program Bantuan Sosial, Dinas Perhubungan Untuk Program Subsidi Sektor Transportasi, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk program perlindungan sosial lainnya.

BACA JUGA:  Buronan Tersangka ST Berhasil Diamankan Tim Tabur Kejagung di Pantai Kapuk II Jabar

“Bantuan Perlindungan Sosial ini hanya bersifat jangka pendek yakni untuk Bulan Oktober, November, dan Desember. Namun demikian Hardhy Muslim berharap program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menekan laju Inflasi di Kabupaten Butur,” ungkapnya.

Menurutnya, Apabila dalam kurun waktu 3 bulan ini dapat mengendalikan Inflasi atau kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau maka pada tahun 2023 roda perekonomian daerah ini akan berjalan baik dengan program stimulus lainnya yang bersumber dari APBD Tahun 2023.

Harapannya Bantuan ini diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya, dan dapat menekan laju Inflasi menjadi lebih rendah dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:  Bupati Butur Terima Hasil Evaluasi BPKP Tentang Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023

Diakhir sambutannya Hardhy Muslim mengingatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah agar melakukan pemantauan langsung di pasar-pasar rakyat yang ada di seluruh Kecamatan, utamanya terhadap komoditi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

“Apabila ada indikasi kenaikan harga atau inflasi ditelaah dengan baik apa yang menjadi akar permasalahannya, selanjutnya dilakukan intervensi kebijakan guna mengatasinya dengan berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait lainnya,” Tutup Hardhy Muslim.

 

Laporan: Redaksi.

Total Views: 439 ,

Comment