Hukrim  

Terapkan Keadilan Restorative , Kejari Wakatobi Hentikan Kasus KDRT 

Yus Asman

WAKATOBI, SIBERSULTRA.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wakatobi menghentikan Penuntutan berdasarkan Restorative Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdakwa yang dilakukan oleh JB terhadap istrinya SW warga Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Kamis (2/9/2021) sekitar pukul 22.00 Wita

KDRT terjadi saat Terdakwa Mendorong Korban menggunakan tangan kanan sehingga korban langsung terjatuh ke lantai, setelah itu terdakwa langsung menindih kaki korban serta tubuh korban kemudian menampar pipi kiri dan kanan.

Hal Tersebut didasari karena kekesalan Terdakwa, pulang kerumah sepulang dari bekerja yang melihat korban SW sedang mengobrol dengan lelaki lain di balakang rumah.

Kepala Kejari Wakatobi Dody A.J. Sinaga Mengukapkan, ada bebebrapa syarat pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut diberikan.

BACA JUGA:  Miris, SPBU Biringire Kibarkan Bendera Merah Putih Kondisi Luntur 

Menurutnya terdakwa belum pernah dihukum, baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, terlaksananya proses perdamaian dimana Terdakwa telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf

“Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan tindak pidana tersebut berdasarkan keadilan restoratif, dengan adanya upaya perdamaian yang disaksikan oleh keluarga korban, tokoh masyarakat dengan terdakwa dan penyidik,” ucapnya.

Dody menjelaskan, berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : R-133/P.3/Eku.1/09/2022 tentang Persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratife Terdakwa JB melanggar pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subs. Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BACA JUGA:  Warga Sinjai Rugi 93 Juta Rupiah Akibat Beli Mobil Avanza yang Diduga Bodong, Oknum Polisi Terkuak Terlibat

Lanjutnya, Setelah dilakukan Eksopse Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,  memerintahkan kepada Kepala Kejari Wakatobi untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

selain itu Kata Dody, berdasarkan arahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum, Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi telah membuat Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : TAP-781/P.3.15/Eoh.2/09/2022.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” tutupnya.

BACA JUGA:  AMPERA Sultra Ragukan Kinerja Kejati Sultra

 

Laporan : Mardin

Total Views: 566 ,

Comment