Terkait Diduga Mark Up Hingga Ratusan Juta Rupiah, Ini Tanggapan Kades Andadowi

Yus Asman

KONAWE, Sibersultra.id – Kepala desa Andadowi, kecamatan sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) Diduga Mark up hasil laporan keuangan tahun anggaran 2019 – 2022.

Atas hal itu, Salah seorang warga desa andadowi Muhardin, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa kepala desa andadowi menyangkut realisasi anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019,2020,2021, dan 2022, karena diduga terjadi mark up hingga ratusan juta rupiah.

Menurut muhardin, pemeriksaan terhadap kepala desa sudah menjadi keharusan dan perlu dilakukan oleh pihak terkait khususnya APH. Sebab, ada beberapa kegiatan beberapa item disinyalir terjadinya praktik mark’up ditahun tersebut.

“Parahnya lagi, berdasarkan pengecekan yang kami dan awak media lakukan di tempat, ada beberapa item kegiatan dan laporan keuangan desa ditahun itu diduga tidak dikerjakan atau fiktif,” kata Sumardin kepada Awak media, Senin (24/07/2023).

Kata dia, harusnya dalam Merealisasikan semua anggaran Dana desa harus sesuai dengan keterbukaan, karna itu bukan uang pribadi tapi dari uang Negara dan harus ada yang namanya Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat sesuai aturan yang ada.

“Kami semua warga Masyarakat Desa berharap kalau semua anggaran Dana desa itu memang harus disampaikan ke masyarakat apapun itu ya harus disampaikan dan kalau memang ada anggaran Dana desa untuk membangun dan digunakan uang negara itu adalah hak masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.

Diwaktu yang sama Sabardin yang juga Warga setempat menerangkan, ada sejumlah kegiatan tahun anggaran 2019-2022 itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta, lantaran diduga dikorupsi oleh kepala desa setempat.

Ia menjelaskan Adapun kegiatan itu meliputi tahap pertama, kedua bahkan hingga ditahap lanjut ke 4 tahun berbeda seperti, Tahun 2018 PAGU anggaran Rp. 680.705.000. Tahap pertama Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp. 423 855.333
Tahap kedua Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp 486.157.411.

“Dan Tahap ketiga Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp
254.483.500,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, ditahun 2019 PAGU anggaran Rp 767. 862 .000, Tahap pertama Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp. 526.251.043 dan Tahap kedua Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp.374.506.829.

“Tahap ketiga Tidak diketahui,” bebernya.

Lanjut, tahun 2020 Pagu anggaran Rp.761.361.000
Tahap pertama Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp 122.264.769, Pembangunan rehabilitasi Pasilitas umum Jamban anggaran Rp. 21.463.800 dan Tahap kedua Dukungan pelaksanaan program pembuatan rumah sehat dengan Anggaran. Rp. 211.613.333.

BACA JUGA:  Silaturahmi Sinergitas, Polres Tulungagung Berikan Hadiah umroh Untuk TNI dan Polri  

“Dan masih banyak laporan keuangan dana desa yang Saat peliputan tidak semua yang kami rincikan, (Red),” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ade Herman penduduk desa setempat mengaku juga tidak mengetahui tentang penggunaan anggaran negara terkait realisasi kegiatan dana desa seperti RTLH pembangunan lainnya.

“Saya tidak mengetahui sama sekali terkait itu, kami tidak pernah mendapatkan informasi Anggaran karena setiap pelaksanaan penyaluran bantuan kami tidak pernah mengetahuinya, biar jelas tanya langsung sama Kepala desa saja, karna saya tidak tau sama sekali Penggunaan dan peruntukan dana desa walaupun saya orang disini,“ucap ade.

Demikian serupa disampaikan oleh hasnawati yang juga menjadi anggota BPD Menurutnya terdapat beberapa kejanggalan pada realisasi DD di beberapa tahun tersebut, sehingga patut dipertanyakan.

Dari sumber informasi lainya yang ditemui, seperti eks ketua rukun tetangga, Nurdin menjelaskan kalau untuk pengerjaan jalan usaha tani setaunya hanya di keruk-keruk saja.

“Dibangun juga itu tidak sesuai jauh dari anggaran nya, Penggunaan anggaran Desa ini tidak adanya keterbukaan sama sekali kepada Masyarakat terkait anggaran Dana desa diawal menjabat sampai sekarang ini,” ungkapanya.

Sementara Kalau untuk Pembangunan, dan anggaran dana covid serta penyaluran ditahun itu tidak dilibatkan sama sekali. Ada juga pembagian itu dari kelompok peduli Covid bukan dari pemerintah desa.

“Karna saya kebetulan ketua RT disini, nah kalau untuk kegiatan lain jangan tanya saya hanya karena saat ini saya bukan lagi ketua RT. Yang jelas itu tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya belum lagi yang lainnya pokoknya banyak ini peruntukan dana desa yang tidak jelas dan terbuka,”ucap Nurdin

Nurdin berharap, anggaran DD dapat terealisasi dengan benar, karena anggaran tersebut menggunakan uang negara yang untuk digelontorkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
sehingga harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada Juklak dan juknis.

Dari Hasil penelusuran media dari sumber warga yang tidak ingin disebut namanya terdapat kerugian penyaluran BLT DD pada September, Oktober, dan November tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, uang BLT tersebut seharusnya disalurkan kepada 181 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Andadowi. Program itu merupakan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

BACA JUGA:  Tampil Memukau, Gaun Ketua DWP Butur Raih Juara 1

Lanjut Penelusuran media ini dalam sistem kinerja pemerintah desa juga terdapat dugaan Fiktif berkedok Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum /MCK dimana warga tidak mengetahui lokasi dan proses pembuatan tersebut

Padahal program Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum /MCK tersebut adalah program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kabupaten Konawe dimana kucuran anggaran untuk proyek tersebut bersumber dari APBN.sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Namum hal tersebut malah dijadikan kesempatan oleh oknum aparat desa untuk meraup keuntungan dengan cara membuat pelaporan keuangan desa kepada warga tersebut.red

Ditempat berbeda media mendiskusikan kepada salah satu pengacara ternama yang tidak ingin di sebut namanya menjelaskan, Terkait dugaan penyelewengan dan Mark up kegiatan di tiap tahun berbeda diduga dilakukan Kades, Apabila dugan ini terbukti maka terduga bisa dijatuhi hukuman dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman Dihukum penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 Milyar,” ucap Lowyer

Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”).

Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Sementara itu Kades andadowi, Andi Nuhung saat dikonfirmasi sibersultra.id mengatakan terkait adanya dugaan mark up tersebut itu sudah di lakukan pemeriksaan oleh pihak terkait.

“Dan itu sudah selesai dan tidak ada masalah sedikitpun, ada juga pekerjaan yang kurang, tetapi kami sudah perbaiki,”kata Andi kepada sibersultra.id Via telepon seluler. Senin (24/07/2023).

Dengan munculnya lagi di pemberitaan dugaan mark up anggaran tahun 2019 sampai 2022, Andi menjelaskan itu sebenarnya laporan yang sudah lama, kemudian hanya diulas kembali.

“Itu semua sudah pernah di Pansus dan sudah dipertanggungjawabkan, mulai dari tahun anggaran 2018-2022, Jadi semua sudah selesai dan aman,”jelasnya.

BACA JUGA:  Bersama Tim Inflasi Daerah, Wabup Butur Tinjau Harga Sembako di Pasar Minaminanga

“Terakhir mereka lapor saya di tahun 2021-2022,
Semua sudah ada hasil Pansusnya bahkan sudah dua kali dipansus,”ucapnya menambahkan.

Kata dia, Terkait adanya laporan-laporan ini, ia menduga ada keterkaitanya dengan pilkades lalu, yang mungkin ada pihak yang belum terima dengan terpilihnya sebagai kades.

“Karena kemarin itu lawan saya yang melaporkan saya di polda. Sudah berapa kali saya dipanggil dan saya sudah hadiri pemanggilan tersebut kemudian sudah saya perlihatkan hasil Pansus,”terang Andi

Dirinya mengaku, terakhir dilakukan pemanggilan oleh pihak APH pada bulan 4 tahun 2023 kemarin, pemanggilan itu masih tentang laporan anggaran tahun 2022.

“Dengan adanya laporan itu saya tetap kooperatif menjalankan sampai selesai pemeriksaan tanpa ada masalah sedikitpun, Warga saya juga ikut hadir dalam pemanggilan tersebut guna untuk pemeriksaan dan hasilnya tidak sesuai dengan laporan yang ada,”jelasnya.

Atas hal itu, kades berharap dan meminta kepada warga setempat, terutama kepada warga yang tidak pro dengan pemerintahannya agar bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan desa.

Menurutnya, Dengan begitu Pemerintah desa juga bisa bekerja dengan baik, karena walaupun sudah berikan yang terbaik dan ada kesalahan atau kekurangan saat menjalankan tugas, sudah sewajarnya sebagai manusia biasa.

“Saya kira itu hal yang wajar karena kita hanya sebagai manusia biasa.Dengan adanya kekurangan itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk tidak memperbaiki hal yang memang masih kurang kita kerjakan,” imbuhnya.

Terakhir, Sebagai pimpinan desa, ia mengungkapkan tetap menjalankan tugas sesuai prosedur dan mekanisme yang ada, bekerja sesuai pagu anggaran bukan lebih atau kurang dari pagu anggaran.

“Terus terang saja sampai hari ini masih ada beberapa warga yang masih blok-blokk yang tidak menerima hasil pilkades kemarin. Padahal Saya sebagai kades tidak membedah-bedakan tetap bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga setempat,” tutupnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 683 ,

Comment