Terkait Proses Seleksi Administrasi Calon PPPK dan Pengaduan Masyarakat di Ombudsman RI, Ini Penjelasan BKPSDM Butur

Yus Asman
Ketgam: Kantor Dinas BKPSDM Kabupaten Buton Utara.

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – Terkait proses seleksi administrasi calon PPPK Kabupaten Buton Utara (Butur) dan adanya tudingan atas laporan masyarakat ke Ombudsman RI, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Butur berikan penjelasan.

Pasalnya, Sehubungan dengan adanya aduan Masyarakat atau peserta seleksi PPPK Butur kepada Ombudsman RI melalui surat nomor T/0551 LM.11-28/0210.2023/XII/2023 beserta lampiran data dan uraian kronologi, Pihak BKPSDM sudah memberikan klarifikasi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BKPSDM Butur, Alimin, kepada awak media ini saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (01/02/2024).

Alimin mengatakan, Pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung kepeda OMBUDSMAN RI perwakilan Sultra pada tanggal 22 Desember 2023. Mengenai seleksi administrasi yang dilakukan Bahwa Benar Pada Pengumuman Nomor 800.1.13.2/1161 disebutkan pada angka romawi IV.

Persyaratan Khusus Pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan, angka 6 mengatur bahwa, Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang melamar pada kategori khusus wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun secara terus menerus untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar.

“Namun Pada Angka 7 Pengumuman Tersebut Juga Menjelaskan Bahwa, Persyaratan yang dimaksud pada poin 6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja,”ungkapnya.

Kata dia, Ketentuan ini Berdasarkan turunan dari subtansi Diktum ke Empat dan Diktum ke delapan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) nomor 648 Tahun 2023.

Hal ini, yang di Jadikan sebagai acuan eviden atau bukti dukung wajib untuk mencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dangan dokumen pelamar dari Formasi Kebutuhan Khusus yang di unggah pendaftar pada laman https//:sscasn.bkn.go.id Pada Saat Pendaftaran dengan melampirkan persyaratan wajib lain sebagaimana di sebutkan pada angka romawi VI angka 8 Pengumuman sekretaris daerah nomor 800.1.13.2/1161.

BACA JUGA:  Diduga Rugikan Keuangan Negara Sebanyak Rp. 289 Juta, Trinusa Sultra Bakal Melapor di Polres Butur

Sementara itu, Adapun Data 9 Orang Pelamar yang diadukan, Ia mengaku pihaknya sudah lakukan verifikasi dan di anggap memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi.

Hal itu, karena telah melampirkan Eviden atau Bukti Dukung berupa Surat Keterangan Bekerja sesuai dengan ketentuan pada pengumuman Nomor 800.1.13.2/1161 dan Keputusan KemenpanRB Nomor 648 Tahun 2023.

“Dokumen tersebut di anggap sesuai dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan,” jelasnya.

Lanjut, Ia mengatakan, tidak Benar Terkait Tudingan Pelapor bahwa Pihak BKPSDM Tidak memberikan tanggapan dan penjelasan yang konkret dan terkesan tutup mata dan tutup telinga terkait tidak menerima pengaduan.

“Perlu kami sampaikan bahwa penjelasan mengenai ketentuan dan mekanisme sudah kami jelaskan sesuai ketentuan namun kami berasumsi karena keterbatasan pemahaman dari para peserta sehingga peserta kurang memahami maksud dari penyampaian kami,” paparnya.

Dia menekankan, dalam proses seleksi administrasi pihak panitia tidak dapat membuat keputusan baik itu meluluskan maupun membatalkan berkas para pelamar.

“Kami tekankan bahwa Dalam proses seleksi administrasi kami tidak dapat membuat Keputusan baik itu meluluskan maupun membatalkan berkas para pelamar tanpa adanya bukti dukung yang otentik sesuai persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang,” tegasnya.

BACA JUGA:  Dua Ruas Tol Diresmikan Presiden Joko Widodo, Pj Gubernur Sumut Optimis Dongkrak Sektor Industri dan Pariwisata

Kata dia, sesuai tugas dan wewenang selaku verifikator seleksi administrasi, yaitu mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran, bukan berdasarkan asumsi dari masing-masing pelamar.

“Dari Semua Penjelasan yang kami paparkan, kami Membantah adanya Tudingan atas dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Bupati Buton Utara dalam menerbitkan sejumlah Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Pegawai Kontrak Lingkup RSUD, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bone Rombo, dan Puskesmas Kulisusu,”tegas Alimin.

Hal itu, Karena tidak adanya indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengharuskan melampirkan surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Buton utara sabagai syarat wajib dalam persyaratan seleksi administrasi.

“Karena secara khusus dititik beratkan pada  masing-masing pimpinan unit kerja,” ujarnya.

Lebih jauh, Dirinya menjelaskan, Berdasarkan penjelasan Peraturan KemenpanRB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk Jabatan Fungsional.

Pada Pasal 10 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa salah satu tugas panitia seleksi intansi adalah (melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

Dan pasal 26 Ayat 1 menyebutkan Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran, Pada Ayat 2.

“Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi,” terangnya.

BACA JUGA:  Sadis dan Tragis, Gadis Bajau di Wakatobi Meninggal Dunia Diduga Gegara Dianiaya

Berkenaan dengan hal tersebut, Panitia Seleksi Instansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Buton Utara Telah Menetapkan ketentuan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga fungsional Kesehatan melalui pengumuman nomor: 800.1.13.2/1161 yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia seleksi instansi Pada Tanggal 19 September 2023.

Pengumuman Tersebut Mengacu Pada Ketentuan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

Keputusan KemenpanRB nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2023.

Dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

“Yang keseluruhan dari ketentuan tersebut menjadi acuan kami dalam melakukan verifikasi seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,”tutupnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 7027 ,

Comment