Terkesan Tidak Paham Undang-Undang, FKBPPPN Kolut Minta Kemendagri Evaluasi Kinerja Plh Direktur Pol-PP dan Linmas

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Kolaka Utara – Ketua FKBPPPN Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Awaluddin Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengevaluasi kinerja Plh. Direktur Pol-PP dan Linmas beserta segenap jajaran dan staffnya.

Menurut Ketua FKBPPPN Kolut, mereka telah melakukan tindakan Inkonsisten dalam membuat, menerbitkan dan melayangkan Surat Mekanisme Pengangkatan Pegawai non PNS Pol-PP menjadi ASN kepada Kemenpan RB.

“Pada dasarnya inti dari isi surat tersebut bertentangan dengan isi dari surat sebelumnya yaitu Surat Usulan Formasi Penerimaan Calon PNS Pol-PP yang dibuat dan dilayangkan kepada Kemenpan RB,” ucap Awaluddin, melalui perss rilisnya, kepada Sibersultra.id, Rabu (24/01/2024).

Lanjutnya, Ia mengungkapkan, Surat yang dibuat oleh Plh. Direktur Pol-PP dan Linmas dengan Nomor : 800.1.2.1/5579/SJ tanggal 18 Oktober 2023 ditanda tangani oleh Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si a.n. Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Menteri, yang dilanjutkan dengan berkirim surat berikutnya Nomor : 8/PPL/TU/2024 tanggal 04 Januari 2024 ditanda tangani oleh Edi.S.Nasution, SE, MAP selaku Plh. Direktur Pol-PP dan Linmas.

BACA JUGA:  Pengaspalan di Desa Waode Angkalo Dinilai Dikerja Asal-asalan, Ini Tanggapan Kadis PUPR Butur

“Ternyata apa yang menjadi inti dari isi surat tersebut Inkonsisten dan terkesan tidak memahami perundang-undangan atau patut diduga ingin melawan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Awaluddin menjelaskan, apa yang diamanatkan dalam Pasal 255 Satpol-PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melakukan Penegakan Perda dan Perkada (Penegak Hukum) dilanjut di pasal selanjutnya yaitu Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal itu mengatur tentang sumber daya manusia aparatur Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diamanatkan juga didalam Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 16 tahun 2023.

“Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu Kemendagri agar dengan segera mengevaluasi kinerja Plh. Direktur Pol-PP dan Linmas beserta jajaran dan staffnya,” kata Awaluddin.

BACA JUGA:  Lakukan Sidak, Wabup Butur : ASN Wajib Mematuhi Ketentuan Jam Kerja

“Kami minta kemendagri evaluasi dalam hal terkait mekanisme penyelesaian pengangkatan Pegawai Non PNS Polisi Pamong Praja dikaitkan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Penataan Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024,”tegasnya.

Selain itu, Awaluddin juga meminta Kemendagri secepatnya mengevaluasi karena patut diduga tidak memahami Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat AUPB yang diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014.

Awaluddin menegaskan, bahwa pihaknya akan siap melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum atau aksi damai sesuai apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

BACA JUGA:  Berikan Rasa Aman di Bulan Ramadan, Kapolda Jateng Perintahkan Operasi Berbagai Tindak Kejahatan

Perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Kami akan agendakan kembali di depan kantor Kemendagri dalam waktu dekat ini. Jikalau Kemendagri tidak segera mengevaluasi terhadap kinerja Plh. Direktur Pol-PP dan Linmas beserta segenap jajaran dan staffnya,” tutup Awaluddin.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1855 ,

Comment