Trinusa Sultra Endus Aroma Korupsi Pada 10 Paket Pekerjaan di Dinas BPBD Butur

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, Buton Utara – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Sulawesi Tenggara (Sultra), menyoroti Dugaan Korupsi pada 10 paket pekerjaan di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Utara (Butur).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur di tahun 2022 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tak terduga senilai Rp. 6.678.595.659,00 dan Rp. 6.498.506.414,00.

Dewan Pembina DPD Trinusa Sultra, Suarsanto menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dokumen fisik lapangan secara uji petik terhadap pelaksaan belanja tak terduga atas 10 paket pekerjaan pada BPBD Butur tidak sesuai kontrak.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Butur tahun anggaran 2022 terdapat kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan senilai Rp. 289 Juta,” kata Suarsanto, Kepada Awak media, Selasa (09/01/2024).

BACA JUGA:  Lakukan Unras, Massa Minta Kejati Sultra Memanggil dan Periksa Pihak Syahbandar Molawe

Santo mengungkapkan, adapun 10 paket pekerjaan tersebut dintaranya perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Malalanda, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Lemo, Pekerjaan Talud Penahanan Ombak Desa Pebaoa, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Torombia, Pekerjaan Talud Penahan Ombak Desa Lemo E’a.

Kemudian, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Desa Pebaoa, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Lemo II, Pekerjaan Perbaikan Talud Pengaman Sungai Bente, Pekerjaan Perbaikan Talud Penahan Ombak Kelurahan Wandaka, dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Desa Bumi Lapero.

Lebih lanjut, Santo mengatakan, pekerjaan pada 10 paket tersebut telah dinyatakan selesai 100 Persen oleh PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan telah dibayar lunas serta perhitungan bersama dengan PPK, PPTK, kontraktor pelaksana.

BACA JUGA:  Satresnarkoba Polres Butur Berhasil Ungkap Kasus Narkotika, Empat Pelaku Diamankan

“Serta konsultan pengawas yang didampingi oleh Inspektorat namun berdasarkan temuan BPK perwakilan Provinsi Sultra, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume senilai Rp. 289 Juta,” ungkap Santo.

Terakhir, Ia mengungkapkan, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no 12 tahun 2021 dan UU nomor 31 tahun 1999 junto No 20 Tahun 2001 tentang pemberentasan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:  Kasus Penganiayaan di Desa Amokuni Masuk Tahap Penyidikan

Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belum dapat menghubungi pihak terkait untuk dimintai tanggapan.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 6443 ,

Comment