Daerah  

Wabup Butur Beri Apresiasi Kepada Seluruh Fraksi DPRD atas Diterimanya 7 Raperda

Yus Asman

BUTON UTARA, SIBERSULTRA.ID – Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Ahali beri apresiasi yang sebesar-besarnya atas berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ucapan terimakasih dan apresiasi disampaikan setelah diterimanya Pengajuan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Untuk Dibahas Pada Rapat Atau Sidang Berikutnya.

Wabup Butur Ahali mengungkapkan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Raperda Tata Cara Pembentukan Program Peraturan Daerah, Memang Dimaksudkan Agar Proses Perencanaan Pembentukannya Lebih Terarah, Terkoordinir dan disesuaikan dengan Prioritas Kebijakan Pemerintah Daerah,” kata Ahali pada saat membacakan tanggapan atau Jawaban Bupati Butur atas Pandangan Umum dari masing-masing Fraksi DPRD Butur di Aulah Rapat Paripurna. Senin (26/9/2022).

Ahali menjelaskan mengenai Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Pemerintah Daerah Tetap Fokus Pada Berbagai Destinasi Wisata Unggulan Yang Memerlukan Pembenahan dan Pengelolaan sehingga dapat menjadi Sarana Untuk Mendapatkan Tambahan Pembiayaan Melalui Dana Alokasi Khusus Dibidang Pariwisata.

BACA JUGA:  HMPS Kesos Gelar Malam Puncak Dies Natalis Kesos Ke 10 Dirangkaikan Dengan Penyerahan Hadiah 

Sementara, Sehubungan Dengan Raperda Cagar Budaya, Dalam Hal Pengelolaan dan Pelestariannya terus melibatkan Peran Serta Masyarakat, Khususnya Dalam Sosialisasi Membangun Kesadaran Sehingga Jati Diri Daerah Sebagaimana Filosofi Lipu Tinadeakono Sara, menjadi perekat dalam menjaga ketahanan budaya Buton Utara.

Mantan Kapolsek Kulisusu ini juga menambahkan Khusus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Proses Penyusunan Maupun saat Pelaksanaan, disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayah.

“Sehingga peruntukan lahan pertanian pangan tetap dijaga, dipertahankan dan dilindungi demi kemandirian pangan masa kini dan masa mendatang,” kata Ahali

Begitu Pula dengan Adanya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Akan Menjadi Bagian Terpenting Dalam Administrasi Pemerintahan.

“Apalagi saat ini dalam era digital, kita harus mempersiapkan diri baik prasarana dan sarana, termasuk kesiapan sumber daya manusia dibidang kearsipan,”tambahnya.

BACA JUGA:  Beredar di Medsos Foto Sekda Bersama Kepala BKPSDM di Kantor KPK RI, Ini Tanggapan Sekda Butur

Sementara itu Ahali menjawab Pandangan umum dari Fraksi Partai Golongan Karya tentang Adanya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pelaksanaannya Senantiasa berpegang teguh Pada Asas Transparansi, Partisipatif Dan Akuntabel.

Kemudian terkait Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Program Peraturan Daerah.Sebab Merupakan Sesuatu Yang Dipersyaratkan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Khususnya Peraturan Daerah.

Sementara Mengenai Raperda Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Tetap Konsisten Dalam Menangani Persoalan Sampah, Mulai Dari Menyiapkan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai, Sampai Pada Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.

Ahali juga menambahkan terkait Raperda rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Pemerintah Daerah Tetap Berkomitmen Dalam Mengembangkan Pariwisata Sebagai Salah Satu Sektor Yang Bisa Memberi Nilai Tambah Bagi Daerah.

“Raperda tentang Cagar Budaya juga Menjadi Lebih Penting, Mengingat Buton Utara Sangat Kaya Akan Cagar Budaya Sebagai Warisan Leluhur Yang Harus Dilindungi Dan Dipertahankan,” jelas Ahali.

Demikian pula, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pihaknya berarap dengan hadirnya Perda Perlindungan lahan pertanian Bisa Memberikaan Jaminan Ketersediaan Lahan Dan Membuka Akses Masyarakat Pertanian Dalam Meningkatkan Produktivitasnya.

BACA JUGA:  Pemkab Butur Gelar Bimtek Pengelolaan Dana dan Perencanaan Penganggaran Melalui SIPD RI

Terakhir dirinya mengungkapkan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Menjadi Salah Satu Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Khususnya Dibidang Kearsipan, Termasuk Menyiapkan Perangkat Yang Berbasis Teknologi.

Menurutnya, Dalam Penyusunan Tujuh Raperda inisiatif tersebut Telah Dilakukan Serangkaian Proses Sebagaimana Dimaksud fraksi Persatuan Bangsa, Termasuk Melibatkan Tenaga Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan.

 

Laporan : Man

Total Views: 651 ,

Comment