Wakil Presiden LIRA Meminta Agar Penambang Ilegal Diproses Secara Hukum.

Yus Asman

SIBERSULTRA.ID, JAKARTA – Dengan maraknya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yang diduga tidak sesuai prosedural khususnya disektor pertambangan nikel, Wakil Presiden (Wapres) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Hadi Purwanto meminta agar tambang ilegal diproses secara hukum.

Hal itu dikatakan oleh Wapres DPP LIRA Hadi Purwanto saat memberikan keterangan secara resmi saat rapat kerja nasional (Rakernas) LIRA di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022 lalu.

Wapres LIRA Hadi menekankan agar semua pihak yang secara sengaja merambah hutan kawasan, merusak lingkungan dan apa lagi melakukan penambangan khususnya nikel wajib pemerintah atau negara hadir untuk menyelamatkan kekayaan alam ini untuk kemakmuran rakyat indonesia.

BACA JUGA:  Kapolri Tekankan Optimalisasi Fungsi Logistik untuk Kawal Kebijakan Pemerintah Hingga Amankan Pemilu

“Jangan justru dibiarkan para oknum-oknum leluasa merambah dan merusak hutan untuk kepentingan pertambangan yang saat ini sulit di basmi,”kata Hadi kepada media Sibersultra.id, Sabtu (23/7/2022).

Hadi Purwanto yang membidangi hukum ini juga meminta kepada pemerintah agar siapapun yang terlibat dalam melakukan pertambangan secara ilegal harus di tangkap.agar keadilan bagi masyarakat yang berada di lingkaran pertambangan dapat mereka mendapatkan kepastian yang aman dan dijauhi dari dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan ilegal.

Dirinya juga menambahkan pada saat melakukan kunjungan disalah wilayah pertambangan nikel di indonesia timur itu sangat gamblang dan masif jika penambangan secara ilegal disektor pengolahan nikel banyak oknum-oknum yang harusnya menjaga kekayaan SDA untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA:  Karena Persoalan Administrasi, Oknum Dokter di RSUD Butur Menolak Pasien 

Tetapi kata dia, namun justru semua aparat penegak hukum (APH) seolah-olah tutup mata dan pura pura tidak tau.

Maka dari itu terakhir dirinya , meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI), dan Kejagung segera melakukan invetigasi atas maraknya penambangan ilegal khususnya di sektor pertambangan nikel.

“Saya meminta kepada KPK,Mabes Polri,dan Kejagung segera lakukan investigasi atas maraknya penambangan ilegal khususnya disektor pertambangan nikel.jika terbukti siapa pun mereka harus di tangkap dan di adili sesuai peraturan perundang udangan yang berlaku,”tegasnya

BACA JUGA:  Tepat HUT PPWI ke 16, Sekretaris PPWI Kalsel Raih Penghargaan Karya Tulis Terbaik

Laporan: Asman

Total Views: 464 ,

Comment