Wasindo Butur Menggelar Aksi Terkait Dugaan Gratifikasi Penerimaan P3K dan Korupsi Dana UP

Yus Asman

BUTON UTARA, Sibersultra.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengawas Independen Indonesia (Wasindo) Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi tenggara (Sultra), Menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Butur, Senin (21/08/2023).

Aksi unjuk rasa itu dimulai dari adanya Dugaan gratifikasi Perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 di kabupaten Butur.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara Mengumumkan Tentang Penerimaan Pegawai P3K Tenaga Teknis Dilingkuangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor :810//1294/2022.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan Indra Barakati, saat menyampaikan orasi singkatnya, di depan kantor dinas pendidikan Butur, Senin (21/08/2023).

Lanjutnya, Dalam prosesnya penerimaan di lingkup Kabupaten Butur disinyalir bermasaalah, bahkan terjadi penerimaan gratifikasi saat perektrutan P3K.

“Pada saat kami melakukan investigasi ada kejanggalan penerimaan kuota P3K di berbagai wilayah Kabupaten Butur,” jelasnya.

Selain Dari P3K tersebut, Wasindo Butur Menemukan Dugaan Korupsi Uang Persediaan (UP) di Sekretariat DPRD Butur.

BACA JUGA:  BKAD Konut Target KUA-PPAS Tahun 2023 di Sahkan Agustus

Kata Indra, awalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 dengan No: 26.A/LHP/XIX.KDR/05/2022 pada tanggal 19 mei 2022.

“Dan hasil temuan BPK salah satunya adalah Kekurangan kas UP yang fantastic di bendahara Sekretariat DPRD Butur,”Ucap Korlap Indra Barakati.

Lebih lanjut, Hasil pemeriksaan Fisik Kas yang dilakukan oleh BPK bersama-sama dengan Inspektorat Daerah Butur pada tanggal 17 februari 2022 menunjukan bahwa saldo kas Tunai Sekretariat DPRD berjumlah nihil.

“Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti yang belum dipertanggung jawabkan dana UP yang begitu fantastic,” terangnya.

Indra Mengatakan, Bahwa Mantan Sekretaris DPRD Butur, yang saat ini menjabat sebagai Kadis Pendidikan Butur, Kusman Surya tidak mengakui menerima uang sebesar nominal yang dinyatakan oleh bendahara pengeluaran, namun yang bersangkutan mengakui menerima tanpa menggunakan kuwitansi atau bukti tanda terima dan tanpa ada pelaksanaan kegiatan yang mendasar.

BACA JUGA:  Diduga Masuk Ranah KKN, Gubernur Sultra Diminta Cek Pekerjaan Peningkatan Jalan Ronta - Maligano

“Padahal wakil ketua DPRD Butur, Ahmad Afifi Darvin mengakui pernah meminjam uang kepada bendahara pengeluaran, namun yang bersangkutan hanya meminta tolong untuk dicairkan rentenir dan bukan berniat meminjam UP Sekretaris DPRD,”ucap Indra.

“Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Artinya dalam pengelolaannya tidak sesuai mekanisme UU,” sambungnya.

Maka dari itu adapun tuntutan Masa aksi yaitu Mendesak Bupati Butur untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan atas dugaan Penyala Gunaan wewenang yang saat ini diduga telah melakukan Praktek Gratifikasi atau Korupsi.

Masa aksi juga meminta Polres Kabupaten Butur agar Kooperatif dalam melakukan penyelidikan terkait dugaan Gratifikasi Kasus penerimaan P3K yang melibatkan Kadis pendidikan, Kusman Surya.

Terakhir, Indra Barakati sangat menyayangkan, Saat melakukan aksi unjuk rasa di Sekretariat Daerah ada beberapa oknum preman yang Memberikan tekanan interfensi agar membubarkan aksi yang sedang berlangsung.

BACA JUGA:  3 Orang Pemuda di Sinjai Tengah Diduga Diserang OTK

Melihat kondisi tidak steril, dan tidak menginginkan Adanya Musibah yang Akan akan dialami, pihaknya memilih untuk mundur.

“Maka kami memilih Mundur untuk menang karna terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan Dugaan KKN UP tidak akan pernah terbungkam dalam waktu dekat ini kami akan kembali melakukan Aksi untuk mendesak instansi terkait,” tegasnya.

Laporan: Redaksi.

Total Views: 1261 ,

Comment